Rekomendasi

Dana Parpol Naik, Mendagri Tak Jamin Tak Ada Korupsi

Selasa, 29 Agustus 2017 : 06.55
JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan dana bantuan untuk partai politik (parpol) mengalami kenaikan dari Rp108 menjadi Rp1.000 persuara sah. Besarnya dana yang dikucurkan ini, jauh lebih besar dari dana bantuan parpol sebelumnya yang dikucurkan.

Meski begitu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak bisa menjamin bila kenaikan dana parpol itu bisa mencegah korupsi.

"Korupsi tergantung pada masing-masing individu, sekarang meningkat korupsinya, OTT semakin ketat mulai dari Rp 500.000, Rp 5 juta sampai Rp 20 miliar ketangkep semua, toh meningkat, aparatur penegak hukum kena juga, itu kembali kepada diri kita," ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Makanya, kata dia, revolusi mental jangka panjang yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo diharapkan akan mengubah mental masyarakat Indonesia, mental semua pejabat di semua lingkup, dan fungsi kontrol pers.

Mengenai pertanggungjawaban uang negara tersebut, Tjahjo menjelaskan tidak ada keharusan anggaran negara tersebut digunakan untuk kegiatan tertentu oleh partai, karena nantinya terserah digunakan untuk kegiatan apapun oleh parpol.

Namun, dia memastikan ada pertanggungjawaban oleh parpol atas penggunaan anggaran negara tersebut. "Bisa dipakai rutin bisa dipakai untuk kaderisasi atau apa-apa yang saya kira pertanggungjawabannya ada," kata Tjahjo.

Menurutnya, bantuan kepada parpol dari negara merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi. Oleh karenanya, setiap tahun pemerintah akan mengevaluasi alokasi dana untuk parpol ini.

"Tiap tahun akan dievaluasi apakah naik atau tidak. Tapi ini sekadar bantuan, karena kebutuhan parpol bersumber dari iuran anggota, bantuan pihak ketiga yang tak mengikat," ujarnya.

Pemerintah menyerahkan penggunaan dana tersebut sebaik mungkin kepada tiap parpol asalkan untuk keperluan partai. Untuk tahun ini, bantuan ini disetujui karena pemerintah menganggap perekonomian negara sudah relatif stabil.

"Karena saat 2015, 2016 nggak memungkinkan. Baru Bu Sri Mulyani pertumbuhan stabil kembalikan Rp 108 ke Rp 1.000," kata Tjahjo. (uut/fer)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya