Rekomendasi

Jelang Pilkada Serentak, Kemelut Perebutan Aset Antara KPU dan Pemkot Gunungsitoli Kian Memanas

Kamis, 31 Agustus 2017 : 20.02
NIAS - Kemelut tanah serta bangunan yang ditempati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias kian memanas serta memunculkan beraneka ragam komentar. Salah satunya datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Nias Corruption Watch (NCW).

Sekertaris Jenderal NCW, Samabudi Zendrato meminta agar KPU dan Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk duduk bersama menyelesaikan polemik tersebut.

Menurut Zendrato, pihaknya merasa heran atas kemelut kepemilikan Aset Tanah dan Bangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias yang terletak di Jalan Diponegoro No 478 Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara.

"Dalam berita acara Penyerahan Pemindahan Personil, Aset dan Dokumen Daerah (P3D) Nomor: 030/0444/2013 dan Nomor: 030/965/2013 Tanggal 13 Pebruari 2013, sudah sangat jelas.

Pemerintah Kabupaten Nias tidak bodoh dalam menyerahkan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nias yang merupakan Aset Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli, tetapi Aset yang diserahkan adalah Aset bangunan Ex Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Nias di Desa Miga," terang Zendrato pada hariankota.com, Kamis (31/8/2017).

Zendrato meminta Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk Meneliti serta Mencermati dan Memahami betul apa berita acara penyerahan aset pasca pemekaran Nias pada tahun 2013. Sehingga tidak terjebak dalam pelanggaran hukum.

"Pemerintah Pusat yang berhak dikuasainya adalah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Aset Bangunan Ex Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Nias.

Pemerintah Kabupaten Nias tidak pernah menyerahkan aset Pemerintah Pusat yaitu kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias di Jalan Diponegoro Nomor 478 Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara, tetapi yang diserahkan adalah Aset Bangunan Ex Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Nias di Desa Miga," terangnya.
 
Pemerintah Pusat (Komisi Pemilihan Umum) Memberikan Penegasan tentang dasar kepemilikan bangunan kantor KPU Kabupaten Nias yaitu kantor Pemerintah yang bangun oleh Pemerintah (KPU) Pusat, sehingga tidak terjadi Kegaduhan dan saling mengklaim.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Nias, Abineri Gulo,mengatakan pihaknya sejauh ini mengedepankan langkah dialog dan berpegang pada Surat Keputusan Menteri Keuangan.

“Kami dari pihak KPU Nias akan mengedepankan proses dialog dengan Pemko Gunungsitoli dan kita juga punya dasar hukum untuk tetap bisa berkantor di sini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.6/WKN.02/KNL.04/2017, tanggal 6 Juli 2017, tentang penetapan status barang milik negara pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,” jelas Abineri

Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam klarifikasinya melalui Sekretaris Daerah Agustinus Zega membantah pernyataan Ketua KPU Kabupaten Nias yang mengatakan bahwa penertiban tersebut akan menggagalkan Pilgubsu Sumatera Utara di Kabupaten Nias.

"Itu tidak benar. Jika mereka mau fokus untuk persiapan Pilgubsu, lebih baiknya diwilayah mereka, jangan diwilayah orang lain," ujar Sekda.

Menurut Agustinus Zega, Sejak tahun 2016 lalu, Pemerintah Kota Gunungsitoli telah melakukan Komunikasi kepada KPU Kabupaten Nias untuk mengosongkan Gedung KPU Kabupaten Nias karena dimanfaatkan oleh pemerintah kota Gunungsitoli.

"Berdasarkan komunikasi dengan pihak KPU, kita menyepakati untuk memberikan waktu kepada KPU Kabupaten Nias untuk mempersiapkan gedung baru selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak tanggal 20 Februari s/d 21 Agustus 2017. Namun, tetap tidak diindahkan, makanya saat ini kita mengambil tindakan tegas," tegasnya.

Selain kesepakatan antara KPU, Sekda juga menyebutkan, alasan Ketua KPU Kabupaten Nias yang mengatakan memiliki alas hak terkait Surat Keputusan Menteri Keuangan No 52/KM.6/WKN.02/KNL.04/2017 tanggal 6 Juli 2017, tentang penetapan status penggunaan barang milik negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Kabupaten Nias cacat hukum.

Pantauan hariankota.com di lokasi hingga saat ini, beberapa mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kota gunungsitoli masih berada di Kantor KPU Nias. (Fesianus Ndraha/gun)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya