Rekomendasi

Kalah Banding Gugatan Pasar Ir Soekarno, Pemkab Sukoharjo Wajib Bayar Rp 6 Miliar

Selasa, 29 Agustus 2017 : 20.49
SUKOHARJO - Kasus gugatan proyek pembangunan Pasar Ir Soekarno yang dimenangkan PT Ampuh Sejahtera selaku kontraktor sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap pada 2016 silam, namun sampai saat ini pihak tergugat yakni, Pemkab Sukoharjo belum juga patuh menjalankan putusan.

Sesuai tahapan, maka Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo, Selasa (29/8/2017) melakukan proses Aanmaning tahap I, atau musyawarah dengan menghadirkan para pihak (PT Ampuh dan Pemkab Sukoharjo) dipimpin Plt Ketua PN Sukoharjo, Erna Suhadi

Dalam aanmaning tersebut, pihak pemenang kasus PT Ampuh Sejahtera diwakili oleh pengacaranya Farida dan Direktur Teknik Ajiyono, sedangkan Pemkab Sukoharjo yang tertulis terdiri dari Bupati Sukoharjo, Sekda Pemkab Sukoharjo dan Udi Bintarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) hanya diwakili kuasa hukumya, YB Irpan.

Selain itu, juga hadir pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP).

"Hari ini sudah dilakukan proses Aanmaning yang difasilitasi PN Sukoharjo, kehadiran semua pihak sudah terwakili, hanya saja belum ada keputusan apapun.

Harusnya memang ada proses musyawarah untuk memastikan kapan dilakukan pembayaran, sesuai dengan hasil keputusan pengadilan yang sudah inkrah yakni PT Ampuh menang atas gugatan proyek pasar Ir Soekarno dan Pemkab Sukoharjo wajib membayar sejumlah nominal yang menjadi hak PT Ampuh," kata Farida usai pertemuan di PN Sukoharjo.

Karena kehadiran tergugat (Pemkab Sukoharjo) hanya diwakilkan pada kuasa hukumnya, maka YB Irfan selaku kuasa hukum minta waktu untuk musyawarah dengan Bupati, dan sesuai dengan aturan yang ada diberi waktu selama 8 hari untuk memutuskan.

Farida menambahkan, bila dalam Aanmaning II (kedua) yang ditetapkan pada 6 September 2017 mendatang tidak juga ada keputusan atau kepastian membayar dari Pemkab Sukoharjo, pihaknya akan mengajukan permohonan eksekusi.

"Lalu apa yang dieksekusi, karena permohonan kami pembayaran berbentuk uang. Dan lagi fasilitas publik tidak bisa dieksekusi, nanti kami akan membuat laporan pada Menteri Dalam Negeri. Intinya mengenai kinerja Pemkab Sukoharjo yang tidak taat pada hukum," ujar Farida.

Sementara, Direktur Tehnik PT Ampuh, Ajiyono menambahkan pihaknya berharap Pemkab Sukoharjo tidak mengulur waktu lagi, karena keputusan Pengadilan sudah inkrah, terlebih hal tersebut berimbas pada bunga yang terus bertambah.

Sesuai hasil putusan pengadilan, bahwa Pemkab Sukoharjo wajib membayar hitungan sisa kekurangan kontrak yang wajib dibayarkan pada PT Ampuh sekira Rp 6 miliar lebih, merujuk keputusan pengadilan.

Belum lagi ditambah bunga denda yang dihitung 6,5 persen per tahun terhitung mulai tahun 2013.

"Bisa dihitung sendiri sudah berapa tahun samapai sekarang, kalau ini diulur lagi bunga akan terus bertambah, uang negara pun akan keluar makin banyak," papar Ajiyono.

Perlu diketahui, kasus sengketa perdata proyek pasar Ir Soekarno dimenangkan PT Ampuh Sejahtera. Dalam putusan kasasi perdata nomor 326k/pdt/2016 diputuskan pada 27 Juni 2016 dengan hasil putusan menolak kasasi yang diajukan tergugat (Pemkab Sukoharjo).

Putusan pengadilan mengabulkan gugatan penggugat (PT Ampuh), menyatakan tergugat melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar uang sebesar Rp 6.214.750.000 ditambah bunga 6,5 persen terhitung sejak Februari 2013. (Sapto/akbar)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya