Rekomendasi

Marak Penambangan Tak Berizin, Polres Madina Dan Muspida Gelar Rapat

Selasa, 29 Agustus 2017 : 17.38
MANDAILING NATAL - Maraknya penambangan tak berizin di Mandailing Natal (Madina) langsung direspon cepat oleh Pemerintah setempat. Terbukti, Polres Madina Bersama Muspida Plus Menggelar rapat koordinasi membahas maraknya penambangan tak berizin di wilayah mereka, Selasa (29/8/2017).

Pantauan hariankota.com, rapat koordinasi membahas penambangan tak berizin itu dipimpin langsung oleh Kapolres Madina, AKBP Martri Sonny, digelar di Aula Polres Madina.

Selain jajaran Polres, rapat koordinasi itupun dihadiri Kasat Satpol PP Madina, Duroni Daulay dan intansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Pelatihan Kerja, BPBD Madina, TNBG wilayah Madina, Dinas Kehutanan, Para Kapolsek wilayah tambang dan Para Camat wilayah tambang.

Kapolres Madina, AKBP Martri Sonny mengatakan, Pertambangan Tanpa Izin yang ada di Kabupaten Madina seperti Kecamatan Huta Bargot, Naga Juang, Kotanopan, Muara Sipongi, Lingga Bayu, Sinunukan dan Muara Batang Gadis, menjadi perhatian serius pihaknya.

Pasalnya, mayoritas masyarakat setempat sangat menggantungkan mata pencariannya dari pertambangan tersebut. Sehingga untuk penangannya tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Karena sudah bisa di bilang, masyarakat Madina sudah banyak yang menggantungkan hidupnya di PETI ini," papar Martri disela rapat koordinasi di Mapolres Madina, Selasa (29/8/2017).

Adapun solusi, agar tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat, ungkap Martri, terlebih dahulu harus dilakukan musyawarah dengan pengusaha dan dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi.

"Apakah PETI ini bisa dibuatkan izinnya atau bisa di legalkan," terangnya.

Menyangkut Gelundung yang ada di wilayah kota Panyabungan, pihaknya telah melayangkan dua kali surat peringatan pada pemilik Gelundung. Dalam waktu dekat pihaknya bersama Satpol PP akan melakukan penertiban.

"Musyawarah ini kita buat guna mencari solusi tentang PETI. Apa atau melakukan penegakan hukum dan membentuk satgas penanganan untuk PETI ini di Madina. Agar masyarakat tetap bisa bekerja seperti biasanya, karena Polres Madina sebagai pendorong untuk menindaklanjuti musyawarah ini," ungkapnya.

Sementara itu terkait adanya isu yang berkembang di tengah masyarakat tentang Upeti (Setoran) dari tambang kepada aparat penegak hukum, Martri dengan tegas membantah.

"Ini akan kita lakukan kralifikasi, kalau ada penambang yang mengaku menyetor ke Polres Madina, akan kita lakukan penangkapan," tegasnya. (Barata/Umar/gun)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya