Rekomendasi

Awas, Langgar Ketertiban Umun, Konvoi Aksi Solidaritas Rohingya Bakal di Tindak Tegas

Rabu, 06 September 2017 : 17.34
SUKOHARJO - Kapolres Sukoharjo, AKBP Iwan Saktiadi bakal menindak tegas peserta aksi solidaritas muslim Rohingya yang akan berkonvoi menggendarai sepeda motor menuju Candi Borobudur, Magelang, jika melanggar ketertiban umum di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo.

Hal itu di sampaikan dalam pertemuan rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral di Kantor Kemenag, Sukoharjo, Rabu (6/9/2017).

Mensikapi dinamika yang berkembang, Kapolres menghimbau kepada masyarakat untuk berpikir jernih melihat permasalahan terkait pemberitaan kejadian di Negara Myanmar tentang warga muslim Rohingya.

Akan lebih baik jika solidaritas itu diwujudkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui lembaga-lembaga yang ada.

Dengan tegas Iwan menyatakan, sebagai anggota polisi yang kebetulan di beri amanat oleh negara memimpin Polres Sukoharjo, maka dirinya tidak akan memberi toleransi kepada kelompok manapun yang akan mengganggu kondusifitas serta kamtibmas di Kota Makmur.

"Akan lebih baik kalau kita menghimpun bantuan yang disalurkan melalui lembaga-lembaga yang ada. Tidak perlu turun ke jalan," imbaunya. Kapolres mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meluruskan niat menjaga wilayah Sukoharjo selalu aman dan kondusif.

Diakui, dampak kejadian di Negara Myanmar telah berimbas pada negara-negara di dunia yang mayoritas penduduknya beragama islam. Mereka bereaksi keras mengungkapkan solidaritas dengan berbagai cara.

"Kita patut bersyukur, Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika masih menjadi penjaga kehidupan di Indonesia untuk tak terjadi konflik. Jangan melihat permasalahan dari sisi agama saja.

Harus juga di lihat apa yang melatari peristiwa di Myanmar itu. Disana juga ada konflik ekonomi serta politik, dimana saat pemilu, warga etnis Rohingya diketahui tak menjalankan kewajibannya," ujarnya.

Jika masyarakat nekat menggelar aksi di Candi Borobudur, hal itu jelas melanggar peraturan dan konstitusi negara. Candi Borobudur kata Kapolres, selain cagar budaya yang dilindungi, juga merupakan tempat ibadah pemeluk agama Budha.

Semua tempat ibadah sama sekali tidak boleh di ganggu karena termasuk obyek vital. "Kejadian kecil di Borobudur dapat memantik reaksi dunia," katanya

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sukoharjo, Suparno yang hadir dalam pertemuan itu, sebelumnya menyampaikan sebagai sesama umat islam, solidaritas itu diperlukan tapi dalam prakteknya tentunya ada aturannya sesuai kehidupan bernegara.

"Kita bisa menyampaikannya melalui perwakilan lembaga yang ada, seperti DPR. Bahkan pemerintah melalui Presiden Jokowi sudah mengutus Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi ke Myanmar untuk membantu mengatasi konflik di sana," sebutnya

Sebagai gantinya, FKUB bersama Kemenag menghimbau kepada masyarakat yang akan menggelar aksi di Candi Borobudur lebih baik melakukan do'a bersama di masjid-masjid. 

"Jangan sampai ada kegiatan yang bahkan merugikan bangsa ini, baik yang berupa material maupun non material," tukasnya.

Dalam rakor lintas sektoral ini, selain Kapolres dan Ketua FKUB, juga hadir Ketua MUI Sukoharjo, KH Yazid Anwari, Kepala Kantor Kemenag Sukoharjo, Ihsan Muhadi dan beberapa pimpinan ormas di Sukoharjo seperti GP Ansor, Pemuda Pancasila, Perguruan Silat SH Teratai dan unsur terkait lainnya.

Seperti diketahui, beredar pesan berantai atas nama gabungan kelompok ormas Islam Soloraya melalui pesan singkat media sosial berupa undangan aksi solidaritas untuk muslim Rohingya yang akan dilaksanakan pada Jum'at (8/9/2017) esuk di Borobudur.

Dalam pesan disebutkan, pemberangkatan peserta aksi sekira jam 06.30 WIB dengan berkonvoi mengendarai sepeda motor. (Sapto/gun)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya