Rekomendasi

Geliat Jelang Pilkada Karanganyar : Sekda Pastikan PNS Netral

Senin, 04 September 2017 : 20.51
KARANGANYAR - Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Karanganyar, Samsi, mengingatkan PNS agar tetap bersikap netral dalam pilkada serentak yanag akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Menurut Sekda, para PNS diminta untuk hati-hati dan tidak terlibat aksi dukung mendukung salah satu pasangan calon yang akan berlaga dalam pilkada mendatang.

"Kami pastikan para PNS netral dalam pilkada mendatang. Sosialisasi netralitas PNS ini, akan kita laksanakan bersama Komisi Pemilhan Umum," kata Samsi, Senin (4/9/2017).

Dijelaskannya, netralitas PNS secara tegas diatur dalam PP No 53 tahun 2010 Pasal  4 ayat 15. Di dalam PP tersebut, PNS dilarang terlibat langsung mendukung salah satu pasangan calon bupati dengan mengajak dan menghimbau untuk mendukung dan memilih salah satu pasangan calon.

Terkait dengan sanksi, Samsi mengatakan, tergantung besar kecilnya tingkat kesalahan, apakah ringan, sedang dan berat. Pemkab, jelas samsi akan memberikan rambu-rambu, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

“Kami akan melakukan pencegahan sejak dini. Jika masih ada yang melanggar, resiko ditanggung sendiri. Kami juga berharap, dalam pilkada mendatang dapat berlangsung kondusif dan tidak menimbulkan gesekan antar PNS,” tegasnya.

Disisi lain, Pemkab Karanganyar baru mencairkan anggaran Rp 3,5 miliar dari total keseluruhan anggaran Pilkada sebesar Rp 25,5 miliar. Kekurangan anggaran tersebut, baru akan dicairkan pada tahun 2018 mendatang.

Kepala bagian (Kabag) Pemerintahan setda Karanganyar, Ali Gufron, usai penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) di pendopo rumah dinas bupati, kepada wartawan mengatakan, total anggaran dalam pilkada mendatang, sebesar Rp 25,5 miliar.

Dengan rincian, Rp 17 miliar dianggarkan untuk KPU, Anggaran Panwaskab sebesar Rp 3,5 miliar, Polres sebesar Rp 2,5 miliar serta Kodim sebesar Rp 900 juta. Jika dibandingkan dengan anggaran pilkada tahun 2013 lalu, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 3,5 miliar untuk KPU dan Rp 750 juta untuk Panwaskab.

“Anggaran ini digunakan untuk pilkada dan pilgub Jawa Tengah .Jika ada kelebihan, maka akan dikemblikan ke kas negara,” ujarnya. (Isw/martin)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya