Rekomendasi

Hak Atas Tanah Adat Musti Dimasukan Prolegnas 2018

Kamis, 07 September 2017 : 08.53
ilustrasi
YOGYAKARTA - Bertempat di Kantor DPD RI DIY, lembaga pemerintahan, DPR dan DPD melakukan penjaringan dalam Forum Discussion Group (FGD) untuk menyerap usulan materi rancangan undang-undang (RUU) dalam program legislasi nasional (proglegnas) 2018.

Salah satu usulan yang muncul dari DIY adalah tersusunnya RUU tentang hak atas tanah adat. Anggota DPD RI asal Dapil DIY Afnan Hadikusumo mengatakan dari sekian usulan materi usulan Prolegnas 2018, muncul perlunya pembuatan UU tentang hak atas tanah adat.

Menurutnya, regulasi hak atas tanah adat dibutuhkan untuk memberikan jaminan kelangsungan keberadaan tanah adat di Indonesia.

"Seperti di Yogya ini banyak oknum mematok tanah adat dengan mengatasnamakan dari kasultanan atau Kadipaten, nah ini dapat meresahkan masyarakat, saya kira sangat perlu untuk diatur dalam UU," katanya.

Keberadaan tanah-tanah adat rentan terjadi penyerobotan. Sementara penyelesaiannya hanya melalui putusan kepala daerah. Persoalan tanah adat ini tidak hanya di DIY, melainkan juga terjadi di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.

"Materi yang diusulkan itu kan harus benar-benar yang dibutuhkan masyarakat. Seperti hak atas tanah adat perlu ada aturan yang jelas, karena jika tidak, akan rawan diselewengkan oleh oknum, sehingga tanah adat bisa habis, ini saya harap masuk Prolegnas 2018," tandasnya.

Afnan mengaku banyak RUU yang jalan ditempat lantaran kurangnya koordinasi antara pihak terkait khususnya komunikasi ketiga lembaga yaitu pemerintah, DPR dan DPD. Kewajiban membuat UU tidak cukup hanya dilakukan DPR saja.

"Ketiga unsur ini harus ada, ini amanat UU MD3 lho," imbuhnya.

Terpisah, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam workshop evaluasi dan komitmen penyelesaian program legislasi nasional (Prolegnas) di Hotel Eastparc Yogyakarta menyadari tak dapat menghindar munculnya berbagai kritikan publik terhadap kinerja kepada ketiga lembaga tersebut.

"Kita akui, dari segi produktivitas kita sangat rendah. Dan itu fakta yang terjadi saat ini," katanya.

Workshop tersebut sekaligus untuk memberikan informasi tentang mekanisme pembuatan UU, bahwa itu tidak semata-mata menjadi tanggungjawab DPR saja. Sebab, kalau pemerintah tidak turut hadir dalam setiap rapat pembahasan UU, otomatis tidak akan dilanjutkan.

"Ini untuk sekaligus mencari masukan secara langsung. Hal apa yang sangat penting dan saat ini harus segera dibuat regulasi. Karena kita harus ada prioritas. Mana yang berhubungan dengan masyarakat luas itu yang akan kita utamakan," tegasnya.

Dalam Proglegnas 2017 Baleg DPR RI menargetkan penyelesaian pembahasan 18 RUU. Antara lain terkait terorisme, KUHP, karantina kesehatan, migas hingga larangan minuman beralkohol. Sekarang pembahasannya sudah hampir selesai.

Hingga masuk semester kedua, capaian Prolegnas RUU prioritas 2017 masih belum optimal. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pahala jika dibandingkan dengan jumlah Prolegnas RIAU prioritas tahun sebelumnya, jumlah Prolegnas RUU Prioritas 2017 sudah cukup realistis untuk dilaksanakan. Serta sesuai dengan lokasi waktu dan beban kerja.

Ada beberapa hal yang menghambat pencapaian Prolegnas RUU Prioritas 2017. Antara lain yang masuk masih berupa daftar keinginan dan belum mencerminkan suatu kebutuhan hukum yang mendesak.

"Ada juga karena pasalnya terlalu banyak hingga lemahnya koordinasi antar lembaga pembentuk undang-undang. Itu baik internal ataupun eksternal kelembagaan," katanya.

Begitu juga antara DPR dengan pemerintah dan DPR dengan DPD. DPR dan DPD masing-masing dengan alat kelengkapannya dan pemerintah dengan kementerian atau non kementerian yang ada. (dab/gun)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya