Rekomendasi

Ironis! Sudah Miskin Dapat Bantuan Dana RTLH Masih Saja di Sunat

Jumat, 08 September 2017 : 19.24
ilustrasi
SUKOHARJO - Sejumlah warga penerima bantuan dana rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Tegalsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo resah, pasalnya, besarnya bantuan yang semestinya utuh masih dipotong sebesar Rp 1 juta.

Alhasil, meski dalam bukti tanda terima tertulis Rp 10 juta, namun kenyataan yang diterima hanya Rp 9 juta.

Informasi yang digali di lapangan, salah satu kerabat warga miskin penerima bantuan RTLH yang minta namanya tidak disebutkan mengatakan, keluarganya hanya menerima bantuan sebesar Rp 9 juta.

Namun oleh oknum perangkat desa, mereka diminta mengaku jika ada yang bertanya mengaku mendapatkan bantuan Rp 10 juta.

"Awalnya diminta membubuhkan tanda tangan untuk mendapatkan uang bantuan sebesar Rp 10 juta, tapi kami tidak tahu bantuan dari mana. Saat uangnya diterimakan, hanya di beri Rp 9 juta dan dipesan untuk menyampaikan ke warga lain kalau menerima uang Rp 10 juta," tuturnya.


Alasan pemotongan sebesar Rp 1 juta dikatakan untuk membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan biaya transport.

Tak hanya satu warga penerima bantuan RTLH yang uang bantuannya disunat. Warga lainnya yang namanya juga tak mau disebut mengatakan mengalami nasib yang sama. Warga miskin ini mempertanyakan transparansi penggunaan potongan dana bantuan tersebut.

Sementara, Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Weru, Sumarno membantah pernyataan yang menyebut ada potongan penerimaan bantuan dana RTLH di desanya.

Bantuan dana kepada 15 orang kepala kekuarga (KK) yang diterima warganya langsung dikirim melalu rekening ketua kelompok masyarakat (pokmas).

Menurut Kades, dana RTLH berasal dari pemerintah provinsi, dan warga sudah menandatangi surat pernyataan bermaterai telah menerima uang sebesar Rp 10 juta.

"Tidak ada itu, pungutan itu, karena warga sudah menandatangi surat yang menyatakan sudah menerima uang Rp 10 juta," katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawsan Pemukiman (DPKP) Sukoharjo, Sarwidi saat di mintai tanggapan meluruskan terkait informasi yang disampaikan Kades menyangkut sumber dana bantuan RTLH yang diterima 15 KK warga Desa Tegalsari, Kecamatan Weru.

Menurut Sarwidi, sumber bantuan dana dari program corporate social responsibility (CSR) Bank Jateng bukan dari Pemerintah Provinsi Jateng dan diberikan langsung melalui rekening Pokmas

Tidak benar jika bantuan itu disebutkan dari Pemprov Jateng. Yang benar, itu adalah bantuan dari CSR untuk RTLH dari Bank Jateng.

"Soalnya saya yang diminta pihak Bank Jateng cabang Sukoharjo untuk memberikan pengarahan kepada Pokmas di Kelurahan terkait peruntukan penggunaan bantuan," ujarnya

Namun, DPKP Sukoharjo, jelas Sarwidi, tidak terlibat dalam proses turunnya bantuan lantaran sumber bantuan dari pihak swasta dan langsung di berikan dalam bentuk uang tunai melalui rekening Pokmas.

Hanya saja, sebelumnya Sarwidi pernah memberi saran agar bantuan diwujudkan dalam bentuk barang sesuai kebutuhan penerima. "Masalahnya, kalau diberikan dalam bentuk uang tunai, di mungkinkan tidak untuk merehab rumah," dalihnya.

Menanggapi informasi adanya pemotongan bantuan sebesar Rp 1 juta/penerima, Sarwidi menyayangkan jika hal itu benar-benar terjadi. Tujuan diberikannya bantuan dana RTLH tesebut untuk meningkatkan kualitas bangunan rumah tidak layak huni bagi warga miskin.

"Uang itu tidak boleh dipotong. Kalau ada kesepakatan di dalam forum sesama penerima dengan alasan untuk membuat laporan pertanggungjawaban, mana mungkin sampai Rp 1 juta tiap orang potongannya," ujarnya. (Sapto/gun)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya