Rekomendasi

Kapolres Larang Warga Karanganyar Ikut Aksi di Borobudur

Selasa, 05 September 2017 : 21.03
KARANGANYAR - Kapolres Karanganyar, AKBP Ade Safri Simanjuntak melarang warga bumi Intanpari untuk mengikuiti aksi unjuk rasa di Candi Borobudur, Magelang.

Menurutnya, berdasarkan UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dilarang berunjuk rasa di tempat ibadah dan obyek wisata nasional.

Hal tersebut dikatakan Kapolres di hadapan tokoh agama dan tokoh masyarakat lintas agama, dalam dialog kamtibmas di Mapolres Karanganyar, Selasa (5/9/2017).

“Unjuk rasa di Candi Borobudur melanggar pasal 19 ayat 2 UU No 9 tahun 1998. Maka kita mendorong pengunjuk rasa untuk mengalihkan aktivitasnya lewat doa bersama dan memberikan bantuan di daerah konflik,” kata Kapolres.

Dijelaskan Kapolres, untuk menyalurkan aspirasi terhadap gejolak yang terjadi di Myanmar, berdasarkan hasil kesepakatan antara Kemenag, MUI, FKUB, akan digelar aksi positif, berupa doa bersama dan penggalangan dana di berbagai tempat ibadah pada hari Jumat (8/9/2017) mendatang.

Hasil penggalangan dana tersebut, lanjut Kapolres, akan diserahkan kepada warga Rohingya yang saat ini dilanda konflik.

Sementara itu, Perwalian Ummat Budha Indonesia (Walubi) Karanganyar, menyesalkan terjadinya krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Bersama elemen masyarakat, mereka menyatakan sikap menolak segala bentuk provokasi berkaitan konfik agama.

“Kami mengecam tragedi di Myanmar. Kami berharap peristiwa tersebut tidak mencoreng nama baik umat Buddha di Karanganyar. Jangan sampai krisis di Rakhine berkembang sampai ke Indonesia, khususnya Karanganyar.

Selama ini, antar ummat beragama di Karanganyar hidup bertoleransi, aman dan damai. Persatuan itulah yang kita pertahankan,” kata Wakil Ketua Walubi Karanganyar, Suparman usai pernyataan sikap di Mapolres, Selasa (5/9/2017).

Disisi lain, dalam pernyataan sikap yang dihadiri seluruh elemen masyarakat, seperti MUI, FKUB, TNI, Polri, Kemenag dan Pemda Karanganyar, ada sembilan poin pernyataan sikap bersama terkait gejolak di Myanmar.

Perseteruan bersenjata yang menjadi perhatian dunia ini perlu dihentikan segera sebelum berimbas pada konflik serupa di negara lain termasuk Indonesia.

Mendesak pemerintah Indonesia berdiplomasi dengan pemerintah Myanmar agar memberi perlindungan dan hak mendasar masyarakat Rakhine, menolak segala bentuk provokasi mengatasnamakan agama, mendesak pemerintah melindungi peribadatan dan lainnya. (Isw/gun)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya