Rekomendasi

Ketua Pokmas Akui Potong Dana Bantuan RTLH, Ini Alasannya

Sabtu, 09 September 2017 : 13.15
Salah satu rumah warga miskin penerima bantuan dana RTLH dari CSR Bank Jateng di Dukuh Tegalsasri, Kecamatan Weru, Sukoharjo (foto. Sapto Nugroho)
SUKOHARJO - Setelah keresahan warga miskin Desa Tegalsari, Kecamatan Weru penerima bantuan dana rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mengemuka lantaran dana yang diterima tak utuh, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas), Suharjo akhirnya mengakui telah melakukan pemotongan.

Seharusnya warga menerima Rp 10 juta / Kepala Keluarga (KK), namun karena ada potongan sebesar Rp 1 juta, akhirnya tinggal Rp 9 juta yang diberikan kepada masing-masing penerima sebanyak 15 KK.

Semula dana yang disebut Suharjo, bantuan dari pemerintah itu ia terima melalui rekening pribadinya sebesar Rp 150 juta untuk kemudian dibagikan pada15 KK yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan RTLH.

Potongan sebesar Rp 1 juta / penerima dalih Suharjo sudah ada kesepakatan dengan para penerima bantuan dengan alasan mayoritas penerima sudah berusia lanjut.

"Saya tidak memaksa, tetapi itu hasil rapat dengan warga penerima bantuan," dalihnya, saat di hubungi awak media, Jum'at (8/9/2017) kemarin.

Suharjo beralasan, potongan Rp 1 juta / penerima peruntukannya Rp 750 ribu untuk membuat proposal dari awal hingga nanti pertanggungjawaban (LPJ). Dan Rp 250 ribu akan dugunakan untuk kebutuhan makan dan minum apabila ada tim survey dari Provinsi atau dari Kabupaten datang meninjau.

"Ya kalau orang Jawa pasti ada adat bertamu yang mana tuan rumah juga harus memberi hidangan," ujanya.

Selain itu, sebagai Ketua Pokmas yang juga salah satu penerima bantuan, Suharjo juga keberatan memberikan bantuan dalam wujud barang berupa material sesuai kebutuhan dalam perbaikan rumah.

Setelah berkonsultasi dengan Kepala Desa Tegalsari, akhirnya bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai. "Saya sendiri merasa keberatan kalau saya belikan barang, malah lebih mudah diberikan uangnya kepada penerima bantuan. Tetapi tetap kita awasi penggunaannya," dalihnya

Terpisah, Kepala Desa Tegalsari, Sumarno menegaskan terkait pembagian dana bantuan, dirinya hanya memfasilitasi Pokmas. Namun dia tak menampik jika pernah dimintai pendapat soal ‎pembagian bantuan. Apakah dibelikan material atau diserahkan dalam wujud uang tunai.

"Saya hanya mengarahkan Suharjo (Ketua Pokmas) kalau memang keberatan untuk membelikan barang, langsung saja diberikan kepada penerima bantuan. Nanti kita awasi bersama penggunaannya. Saya juga malah tidak tahu kalau ada pemotongan," katanya

Sebelumnya, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Sukoharjo, Sarwidi meluruskan informasi bahwa bantuan dana RTLH yang diterima 15 KK warga Desa Tegalsari, Kecamatan Weru bukan dari Pemprov Jateng, melainkan dari program corporate social responsibility (CSR) Bank Jateng dan diberikan langsung melalui rekening Pokmas.

Dalam penggunaannya saat diminta memberi pengarahan, Sarwidi juga menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk barang atau material sesuai kebutuhan penerima.

"Masalahnya, kalau diberikan dalam bentuk uang tunai, di mungkinkan tidak untuk merehab rumah," katanya. Sarwidi pun menyayangkan jika bantuan tersebut ternyata diterima tidak utuh karena ada potongan dengan alasan yang tak wajar. (Sapto)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya