Rekomendasi

Yusril, Perppu Pembubaran Ormas Bisa Jadi Bumerang Jokowi

Selasa, 12 September 2017 : 23.19
YOGYAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra menilai Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembubaran Ormas bisa menjadi bumerang bagi Presiden Joko Widodo sendiri.

Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, Perppu yang menjadi alasan pembubaran Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) itu mirip ketika era Presiden Soekarno membubarkan Masyumi.

Dijelaskan Yusril, Perppu tersebut mengandung aspek-aspek pemidanaan. Padahal, menurutnya Pemidanaan itu tidak boleh multi tafsir, namun harus jelas.

Sedangkan dalam Perppu no 2 Tahun 2017, pada Pasal 59 dijelaskan ormas dilarang meyakini, mengembangkan, dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal itu berbeda dengan UU Subversif era Orde Baru yaitu atheisme, marxisme, dan leninisme .

"Kalau sekarang, siapapun yang jadi penguasa, bukan cuma Jokowi, tapi misalnya pada saatnya nanti jika saya jadi presiden, saya juga akan memberangus ormas-ormas yang tidak saya sukai," kata Yusril saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (KAHMI) DIY di Pendopo Parasamya Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, DIY.

Yusril juga membeberkan sejarah yang pernah terjadi dinegeri ini. "Dulu Bung Karno Keluarkan PNPS No 1 Tahun 1963 dan jadi UU Subversi. Jadi tidak sempat Bung Karno menggunakan UU survesrsi itu, karena keburu jatuh, tapi UU Subversi dipakai Pak Harto untuk memberangus pengikut-pengikut Bung Karno sendiri," jelasnya.

Kembali ke masalah perppu ormas ini, menurutnya dasar diterbitkan Perppu tidak objektif, sehingga ke depan justru bisa merugikan Jokowi dan pengikutnya ketika sudah tidak lagi berkuasa. Dia sempat menyentil kekuasaan tidak akan langgeng.

"Jadi saya kira Jokowi jangan senang dulu. Siapa tahu besok dia jatuh, ada penguasa baru, justru pengikut Jokowi akan ditangkapi dengan perppu era Jokowi," katanya. 

Perppu ini, kata dia, tidak terbatas periode Jokowi jadi Presiden. Yusril mengingatkan harus hati-hati dan objektif saat membuat peraturan perundang-undangan.

"Jangan dipikir enak digunakan, karena itu bisa jadi bumerang. Undang-undang subversif jadi bumerang bagi Bung Karno dan orang-orang PKI yang terus diuber-uber selama masih berlaku hingga dicabut jaman Presiden Habibi," jelasnya.

Yusril mengaku membela HTI yang menjadi korban Perppu, bukan berarti dia setuju dengan ide Khilafah ala HTI. Menurutnya, soal Khilafah, Yusril dan PBB punya tafsir sendiri, sebagaimana merujuk kepada pendapat Dr. Sukiman Wiryo senjoyo, Ketua Masyumi Pertama.

Dijelaskan Yusril, ketika di BPUPKI ditanya oleh Sukiman, setelah merdeka apa mau membentuk negara republik atau kerajaan? Delapan orang dari Solo menghendaki kerajaan, sedangkan yang lain menginginkan republik.

"Sukiman menyatakan sistem khilafah yang diwariskan oleh islam terutama khulafaur rasyidin lebih mendekati sistem republik daripada sistem kerajaan," katanya.

"Jadi bukan saya setuju dengan ide HTI. Idenya HTI saya tidak setuju soal khilafah, tapi HTI itu dizalimi, dibubarkan sewenang-wenang. Wajib hukumnya saya membela HTI," tandasnya.

Tekad Yusril membela HTI, salah satunya karena terinspirasi pengacara Suroto Karto Sudarto, yang merupakan cucu R Karto Sudarmo (Salah satu pendiri Syarikat Islam dan Muhammadiyah).

Dikisahkan Yusril pada Tahun 1963, Suroto membela Karto Suwiryo, tapi dia juga membela PKI. "Jadi alasannya adalah membela yang terzalimi, meski PKI sekalipun harus dibela," tuturnya. (dab/gun)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya