Rekomendasi

Balada Guru Honorer Berharap Jadi ASN di Hari Guru

Sabtu, 25 November 2017 : 20.52
KARANGANYAR - Harapan para guru honorer untuk diangkat menjadi Aparat Sipil Negara (ASN), selalu mencuat saat memperingati hari guru nasional yang jatuh setiap tanggal 25 November.

Namun harapan mereka itu sia-sia. Pasalnya, meskipun telah memenuhi berbagai persyaratan, hingga kini, para guru wiyata bhakti yang masuk kategori dua (K 2) belum juga diangkat sebagai ASN. Bahkkan, penghasilan mereka jauh dari cukup.

Berdasakan penelusuran hariankota.com, para guru wiyata bhakti ini, menerima penghasiloan berbeda-beda. Mulai dari Rp300.000, Rp500.000 hingga Rp10.50000. Angka ini, jauh di bawah UMK Karanganyar.

"Setelah bertahun-tahun mengabdi, saya dan para guru wiyata bhakti lain sangat berharap menjadi ASN. Namun sampai sekarang belum terealisasi," ujar salah satu guru K2 yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (25/11/2017).

Menurutnya, berbagai upaya dilakukan agar mereka diangkat menjadi ASN, namun belum ada kepastian. Untuk itu, di hari guru ini, mereka kembali berharap agar pemkab Karanganyar dan pemerintah pusat memberikan kepastian terkait nasib mereka.

"Kami sangat berharap dan meminta pemerintah memperhatikan nasib kami," harapnya.

Sementara itu, ketua Komisi D yang membidangi masalah kesehatan dan pendidikan, Endang Muryani, mendesak pemerintah segera menuntaskan berbagai persoalan yang menyangkut para pendidik ini.

Menurutnya, para guru wiyata bhakti ini, secara factual, memiliki beban kerja yang sama dengan para guru ASN. Yang membedakan, lanjut Endang hanya status kepegawaiannya saja. "Di hari guru ini, kami mendesak peerintah memperhatikan nasib mereka," tegas Endang.

Ditambahkannya, DPRD sendiri telah menganggarkan honor para guru wiyata bhakti ini di tahun 2018. Namun, anggaran tersebut, tidak mencukupi untuk mencover seluruh tenaga wiyata bhakti.

Anggaran yang disediakan di APBD Karanganyar tahun 2018, lanjut Endang, untuk guru wiyata bhakti K2 sejumlah 148 orang, memperoleh penghasilan sebesar Rp1.050.000 per bulan.

Namun anggaran yang disediakan hanya 10 bulan.Sedangkan untuk guru tidak tetap yang berjumlah 149 orang, masing-masing menerima Rp500.000 per bulan, dan baru dianggarkan selama 7 bulan saja.

"Sekali lagi saya mendesak kepada pemerintah untuk segera mengmbil sikap dan mencari solusi terkait dengan kesejahteraan mereka," pungkasnya. (Iwan Iswanda/Rahayu)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya