Rekomendasi

Jelang Pilkada Karanganyar: KPU Mulai Menerima Syarat Dukungan Calon Independen

Minggu, 26 November 2017 : 21.28
KARANGANYAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, mulai menerima persyaratan dukungan bagi bakal pasangan calon (bapaslon) bupati-wakil Bupati Karanganyar yang akan maju dari jalur non partai (perseorangan).

Penyerahan syarat dukungan ini, mulai dibuka sejak tanggal 25 November 2017 hingga 29 November 2017 mendatang.

Komisioner KPU, Divisi Teknis,Muhammad Maksum mengatakan, calon perseorangan harus menyerahkan syarat dukungan 51.648 orang pendukung, yang dibuktikan surat pernyataan dukungan secara kolektif maupun perseorangan, dilampiri fotokopi e-KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Paslon perseorangan juga harus meneyerahkan rekapitulasi jumlah seluruh dukungan dengan satuan desa/kelurahan. "Penyerahan syarat dukungan mulai kita buka. Selanjutnya, syarat dukungan ini akan kita verifikasi," katanya, Minggu (26/11/2017).

Dijelaskannya, jumlah syarat dukungan yang harus dipenuhi didasarkan pada perhitungan 7,5 persen dari angka Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir di Karanganyar sebanyak 688.635 orang.

Jumlah dukungan harus tersebar minimal di 9 kecamatan, karena sesuai ketentuan dukungan tersebut harus tersebar minimal pada 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada.

"Untuk memastikan jumlah syarat dukungan yang diserahkan sesuai ketentuan, KPU menyiapkan 20 orang verifikator, yang akan meneliti berkas syarat yang diserahkan," jelasnya.

Terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karanganyar, Kustawa Esye ketika dikonfirmasi menegaskan, ada tiga yang menjadi fokus pengawasan Panwaslu, setelah penyerahan syarat dukungan calon perseorangan.

Ketiga hal tersebut masing-masing, syarat dukungan itu memenuhi ketentuan administrasi atau tidak, dukungan ganda atau tidak, serta memastikan tidak ada pemalsuan identitas pendukung.

Jika nanti ditemukan pemalsuan identitas pendukung, maka kasusnya masuk ranah pidana dan akan ditindaklanjuti melalui penegakan hokum terpadu (Gakkumdu). (Iwan Iswanda/martin)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya