Rekomendasi

Mendes Pesan Jangan Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Desa

Senin, 27 November 2017 : 17.05
YOGYAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sandjojo berpesan dalam Rembug Nasional Desa 2017 yang dilaksanakan di desa bisa menjadi titik pijak komitmen membangun desa di Indonesia.

Dia berpesan agar dana desa yang dikucurkan ke desa bisa dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

"Musuh kita bersama kemiskinan, asosiasi desa kita minta untuk bangun dan bantu agar bisa berguna untuk bantu kepala desa jalankan kewenangan membangun desa," katanya pada Kegiatan Rembug Desa Nasional 2017, Refleksi 3 Tahun Implementasi Undang-undang Desa di Kampung Mataraman, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (27/11/2017).

Menurutnya, desa menjadi satu kekuatan ekonomi besar yang layak diperhitungkan pada 2020 saat dana desa bisa terkelola dengan baik. Langkah swakelola dana desa terus didorong agar proyek dana desa tak lagi menggunakan kontraktor.

Ide awal tata kelola dana desa adalah dengan dana yang besar digelontorkan ke desa, ada peningkatan kesejahteraan dengan bergeraknya ekonomi desa. "Uang yang beredar di desa bisa meningkatkan daya beli. Bukan lagi harus ke kota dana mengalir ke kota," kata Eko Putro Sandjojo.

Di tahun 2018 nanti, katanya, sesuai permintaan Presiden Joko Widodo, LKPP yang mensyaratkan penggunaan dana Rp 200 juta gunakan kontraktor akan diubah kebijakannya yaitu desa bisa lakukan swakelola seberapa besarnya dana desa yang digelontorkan.

Dia meneruskan pesan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar bagaimana alokasi dana desa bisa digunakan 30 persen untuk bayar upah masyarakat desa yang bekerja. "Ini bisa beri pendapatan masyarakat desa sehingga daya beli tumbuh," katanya.

Ia juga menyampaikan penggunaan dana desa diawasi dan disupervisi dengan ketat. Jika kesalahan administratif tidak bisa diproses hukum. Diakuinya, memang masih ada perangkat desa yang tersandung kasus penggunaan dana desa.

Jika aparat di desa bermain-main dengan dana desa akan ditindak tegas. Begitu juga jika ada polisi yang bermain-main dengan dana desa akan dipecat dan atasannya langsung akan dicopot dari jabatannya.

"Pak Kapolri sudah berkomitmen jika kesalahan hanya administratif tidak akan diproses hukum. Polisi yang main dana desa akan dipecat dan atasannya akan dicopot dari jabatannya," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, dia menerima tujuh poin resolusi desa hasil rembug desa nasional 2017 ini. Tujuh resolusi itu dibacakan langsung oleh kepala desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi yang juga disaksikan pejabat di Pemkab Bantul.

"Kami minta agar desa terhindar dari upaya kriminalisasi. Saat ini dan selanjutnya kami perlu kepastian untuk pengelolaan kewenangan di tingkat desa," kata Wahyudi Anggoro Hadi.

Sampai saat ini sudah ada 10 persen kabupaten yang menerapkan peraturan Bupati sebagai pedoman hukum kelola dana dan kewenangan yang dimiliki desa. Pengelolaan dana desa memperoleh perhatian besar dari negara sampai melibatkan lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan sampai KPK.

"Kami harap Menteri Desa bisa dorong pemerintah kabupaten menerapkan peraturan bupati ini, sehingga desa benar jalankan kewenangan kelola dan laksanakan dana desa," kata Wahyudi. (dab/gun)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya