Rekomendasi

Tak Ada Kejelasan Nasib, Guru Honor SMA/SMK Se Madina Adukan Nasibnya ke DPRD

Senin, 27 November 2017 : 19.12
MANDAILING NATAL - Ratusan guru honor tenaga sukarela (TKS) menggelar unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (27/11/2017). Aksi unjuk rasa ini mereka lakukan karena hingga saat ini belum ada kejelasan status.

Setelah menggelar orasi,akhirnya para guru honorer ini diterima oleh anggota DPRD Madina di ruang rapat Paripurna.

Dalam audensi Ketua guru honor TKS SMA/SMK, Muhendri Hamid menyampaikan, sebenarnya ketidakjelasan nasib mereka ini sudah bisa mereka rasakan saat terjadinya peralihan kepengurusan dari pemerintah Kabupaten Madina ke Provinsi Sumut.

Dan teryata,ke khawatiran tersebut terbukti. Hingga saat ini tidak adanya kejelasan terkait honor yang sudah hampir setahun belum terealisasi.

"Disini digedung DPRD Madina ini kami hadir untuk mengadukan nasib kami dan meminta tolong agar DPRD Madina dapat memperjuangkan nasib kami. Serta kami yakin Bapak Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution pasti masih mendengarkan suara rakyatnya yang kecil seperti kami," ujar Muhendri Hamid, Senin (27/11/2017).

Menurut Hamid, mereka datang bukan untuk menyalahkan anggota DPRD Madina dan pemerintahan Kabupaten Madina. Hanya saja, 343 jumlah guru honor TKS se-kabupaten Madina yang hadir ini hanya ingin menyampaikan aspirasi kami sebagai masyarakat agar perjuangkan nasib mereka.

Anggota DPRD Madina dari Fraksi Golkar Wildan Nasution menjawab keluh kesah dan pangaduan 343 guru Honor TKS SMA/SMK se-Madina mengatakan bahwa saat dilakukannya masa peralihan dari Dinas Pendidikan Madina ke Dinas Pendidikan Provsu, anggaran gaji guru honor TKS masih di anggarkan sebesar 3,8 Miliar.

"Makanya saya juga sedikit heran mengapa saat ini guru honor TKS SMA/SMK masih mengeluhkan nasibnya terkait haknya yaitu honor yang belum terealisasi selama sebelas bulan sejak bulan Januari 2017.

Dan untuk lebih jelasnya nanti, kita akan mempersilahkan Dinas Pendidikan Madina melalui perwakilannya yang telah hadir disini untuk memberikan kejelasan terkait hal ini," ungkapnya.

Kabid Dikdas, Dollar Hafriyanto Siregar, dihadapan seluruh guru honor TKS SMA/SMK dan anggota DPRD Madina menjelaskan memang benar seluruh gaji guru honor TKS SMA/SMK untuk tahun 2017 memang telah dianggarkan sebelumnya.

"Saya menilai karena adanya keterlambatan proses terkait pembuatan SK dari Dinas Pendidikan provsu sehingga terjadi keterlambatan pembayaran gaji guru honor TKS SMA/SMK hingga saat ini," tegasnya.

Kemudian tambahnya, untuk mengurus dan mempercepat proses yang terlambat ini, Dinas Pendidikan Madina siap untuk membantu agar dapat mempercepat terealisasinya pembayaran gaji honor guru TKS ini.

Pantauan hariankota.com, hasil dari pengaduan nasib guru honor TKS SMA/SMK disimpulkan solusi bahwa akan dikirimnya perwakilan dari DPRD Madina, guru honor dan dinas pendidikan Madina ke dinas pendidikan provsu untuk mempertanyakan kejelasan dan bagaimana penyelesaiannya. (Jeffry Barata Lubis/rahayu)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya