Rekomendasi

Tertarik Jadi Bupati Karanganyar? Perhatikan Tanggal Pendaftarannya

Selasa, 05 Desember 2017 : 19.22
Bulan Depan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati (foto:karanganyarkab)
KARANGANYAR - Sesuai dengan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Karanganyar, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati, akan dimulai pada bulan Januari tahun 2018 mendatang.

Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 8 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 10 Januari 2018. Hal tersebut dikatakan Komisioner KPU Divisi teknis, Maksum, kepada hariankota, Selasa (5/12/2017).

Menurut Maksum, paslon yang akan bertarung dalam pilkada Karanaganyar melalui jalur partai politik (Parpol), harus memiliki 20 persen dari jumlah kursi di DPRD.

“Dengan jumlah 45 kursi yang ada di DPRD Karanganyar, maka pencalonan bupati dan wakil bupati, melalui parpol atau gabungan parpol, harus memiliki 9 kursi,” kata Maksum.

Dijelaskannya, dari 45 kursi yang ada di DPRD Karanganyar, PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak, yakni 14 kursi, Golkar 8 kursi, PKS 6 kursi, Gerindra 4 kursi, PAN 2 kursi, Hanura 2 kursi, PKB 4 kursi, PPP 1 kursi serta Demokrat 4 kursi.

Berdasarkan peroleh jumlah kursi tersebut, PDIP merupakan satu-satuya partai yang dapat mengusung sendiri bakal calon bupati dan wakil bupatinya dalam pilkada Karanganyar tahun 2018 mendatang. Sedangkan partai politik lain, harus berkoalisi untuk mengusung paslon.

Dijelaskannya, pada saat mendaftar, paslon bupati dan wakil bupati, harus menunjukkan bukti surat rekomendasi dari partai masing-masing. “Setelah penerimaan berkas pendaftaran, kita langsung melakukan verifikasi,” jelasnya.

Selanjutnya, menurut Maksum, setelah proses verifiasi dan berkas paslon dinyatakan lengkap, pada tanggal 12 Februari, KPU akan menetapkan paslon yang akan berlaga dalam pilkada Karanganyar.

Selanjutnya, pada tanggal 13 Februari, pengundian nomor urut serta dilanjutkan masa kampanye yang akan dimulai pada tanggal 15 Februari hingga tiga hari menjelang hari pemungutan suara.

“Pada saat masa kampanye ini, bagi calon incumbent, baik bupati maupun wakil bupati, harus cuti dari jabatannya dan tidak menggunakan berbagai fasilitas Negara untuk kepentingan kampanye,” tandasnya. (Iwan Iswanda/martin)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya