Rekomendasi

Ahok di Cipinang, Djarot Ambil Alih Tanggung Jawab

Selasa, 09 Mei 2017 : 19.51
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang divonis dua tahun penjara dan langsung ditahan di rumah tahanan Cipinang, dipastikan tak bisa menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala daerah. Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat akan menggantikan Ahok sebelum masa jabatannya habis pada Oktober 2017.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Ketika kepala daerah menjalani tahanan, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam aturan tersebut menyatakan, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan tidak bisa melaksanakan tugas dan kewenangan. "Kalau dia tidak ditahan, ancaman hukumannya berapa pun yang bersangkutan bisa terus melanjutkan masa jabatannya sampai ada keputusan tetap," kata Tjahjo melalui siaran pers.

Tjahjo mengatakan pelaksana tugas kepala daerah secara otomatis melekat kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat untuk mengisi kekosongan. Pengangkatan Djarot akan ditetapkan lewat Keputusan Presiden termasuk pemberhentian sementara Ahok.

Kemendagri, kata Tjahjo, segera menyurati Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meminta salinan putusan vonis Ahok. Pemerintah tak bisa ambil kebijakan semata-mata hanya lewat pemberitaan media, namun memerlukan surat resmi antar instansi negara.

Majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap Ahok, Selasa (9/5/2017). Vonis itu lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Ahok hukuman satu tahun penjara, dengan masa percobaan dua tahun.

Hakim menganggap Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Hakim menyatakan Ahok terbukti melanggar Pasal 156a KUHP yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

Majelis hakim memerintahkan Ahok ditahan karena apabila tidak mencantumkan perintah penahanan, putusan bisa batal demi hukum. Ahok pun ditahan di rumah tahanan Cipinang Jakarta Timur.(iin)
Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners