Rekomendasi

Belum Beri Penangguhan Penahanan Ahok, Ini Alasan PT DKI

Jumat, 12 Mei 2017 : 21.56
JAKARTA - Humas PT DKI Jakarta, Johanes Suhadi mengatakan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sudah menerima permohonan penangguhan penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang divonis bersalah melakukan penodaan agama. Meski begitu, permohonan belum dapat dikabulkan karena masih menunggu salinan putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

“Surat permohonan penangguhan kan sudah diterima, seperti yang kami terangkan kemarin. Cuma itu kan menunggu berkas perkara pak Ahok yang harus dikirim ke Pengadilan Tinggi, itu wewenang hakim yang menangani perkara itu,” katanya, di kantornya, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017)..

Johanes lalu mengatakan, pengajuan banding dari PN Jakut pun belum mereka terima. “Jadi belum bisa menunjuk hakim yang akan menangani perkara tersebut. Karena wewenang penangguhan kan ada di hakim yang bersangkutan,” ujarnya lagi.

Ia pun belum dapat memastikan batas waktu pengajuan penangguhan penahanan dan banding. Menurutnya, semua itu tergantung hakim majelis yang akan dibentuk untuk menangani penangguhan penahanan dan banding.

“Itu harus ditetapkan dulu nanti ya. Tetapkan hakim majelisnya dulu, nanti terserah hakim majelisnya yang akan mempertimbangkan semua. Kewenangan mengenai penangguhan mau dikabulkan atau tidak ada di majelis yang bersangkutan. Sementara kan sekarang belum ada penetapan penunjukkan majelis, karena berkas bandingnya itu kan belum masuk sampai hari ini,” imbuhnya.

Ahok divonis bersalah melakukan penodaan agama dan dihukum dua tahun penjara. Ahok kini ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok. (uut)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya