Rekomendasi

Mendes Akui Ada Pejabat Bawahannya Terkena OTT KPK

Sabtu, 27 Mei 2017 : 17.00
JAKARTA - Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo membenarkan ada operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pejabat BPK, ternyata juga melibatkan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi. Menanggapi kejadian itu Eko Putro Sandjojo menghormati proses hukum yang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita hormati proses yang berlangsung di KPK. Saya menunggu keterangan resmi dari KPK,” kata Eko, melalui keterangan tertulis, Sabtu (27/5/2017).

Eko berjanji,  jika ada perkembangan yang bisa disampaikan ke publik, pihaknya akan menggelar konfrensi pers. Namun, ia masih menunggu pernyataan resmi KPK.

Dalam OTT yang berlangsung pada Jumat malam, KPK menangkap tujuh orang, termasuk pejabat BPK. Operasi tangkap tangan disebut terkait pemberian predikat WTP dan penangkapan tersebut diduga juga melibatkan pejabat di Kemendes PDTT.

WTP merupakan opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan keuangan. Sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, audit atas laporan keuangan lembaga negara dilakukan oleh BPK.

Sebelumnya, Eko mengaku belum mendapat penjelasan secara rinci mengenai OTT tersebut. Dia hanya mengaku mendapat informasi bahwa petugas KPK mendatangi Kantor Kementerian Desa dan PDTT dan menyegel salah satu ruangan di biro keuangan.

“Memang ada salah satu ruang pegawai Kemendes yang disegel KPK, penyegelan dilakukan sekitar pukul 18.00 WIB. Saya kirim biro hukum saya ke KPK untuk dapat informasi lebih lanjut,” ujar Eko.

Sedangkan nama pejabat dan kaitan kasusnya, Eko mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. Ia mengatakan menyerahkan kasus ini pada aturan saja.

“Belum dapat informasi (nama pejabat), belum dapat informasi (kasusnya), kalau bisa tolong ditanyakan ke KPK juga, kalau dapet informasi juga, saya nggak tahu, ya diserahkan ke aturan hukum yang berlaku saja,” ujarnya.(hus)

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners