Rekomendasi

Pemerintah Wajib Selesaikan Proyek e-KTP Sebelum Tahun 2018

Rabu, 17 Mei 2017 : 08.50
YOGYAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) wajib menyelesaikan proyek perekaman data e-KTP. Kewajiban itu harus terpenuhi sebelum memasuki tahun 2018 nanti.

Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo menyampaikan harus dipisahkan antara program e-KTP dalam pemenuhan layanan publik tentang kependudukan dengan aspek hukum yang tengah ditangani KPK. Pemenuhan layanan publik tentang data kependudukan wajib diselesaikan.

Amanat UU No 10 tahun 2017 tentang pelaksanan Pemilu, pemerintah wajib melakukan pendataan. Tak heran, program e-KTP sudah wajib diselesaikan pemerintah guna memberi layanan masyarakat.

"Program e-KTP harus jalan terus, terkait ada masalah hukum ya biar ditangani KPK sebagai aparat penegak hukum," kata Fandi pada wartawan di Kepatihan Yogyakarta.

Politisi Partai Demokrat itu menyampaikan anggaran untuk menyelesaikan sisa kekurangan yang belum diterbitkan sampai akhir tahun 2017 ini, masih mencukupi. Menurutnya, hanya sekitar tiga persen yang belum melakukan perekaman dari total wajib e-KTP sebanyak 179 juta.

"Diperkirakan yang belum melakukan perekaman data sekitar 3 persen dari total wajib e-KTP 179 juta (orang). Sesuai perundangan, penyelesaian perekaman sudah diatur dan kami dari komisi II berharap pemerintah mematuhinya," jelasnya.

Penyelesaian e-KTP, kata dia, menjadi salah satu syarat penting dalam pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Selain itu, penyelesaian perekaman e-KTP juga menjadi solusi terkait masalah kependudukan selama ini.

"Saya kira pemerintah bisa menyelesaikan program e-KTP ini sebelum tahun 2018," tandasnya.

Terkait pemilu 2019, Fandi meminta KPU untuk menyelesaikan RUU Pemilu hingga Juni 2017 ini. Sebab, pada Oktober nanti RUU Pemilu itu akan dibahas di Panitia Khusus (Pansus) DPR. Selanjutnya, ditetapkan dan segera disosialisasikan tahun 2018.(dab)
Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners