Rekomendasi

Terkait Cantrang, HNSI Nilai Pemerintah Tak Tegas

Minggu, 21 Mei 2017 : 07.59
YOGYAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah membuat kebijakan larangan penangkapan ikan dengan cantrang. Namun, kebijakan itu baru akan dilaksanakan memasuki awal tahun 2018 nanti.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menilai pemerintah kurang tegas terkait masalah cantrang yang sudah sangat jelas merusak habitat laut. Organisasi ini secara tegas sangat setuju dengan langkah pemerintah yang melarang penggunaan cantrang karena tak ramah lingkungan.

"Pemerintah harus tegas, kalau sudah dilarang ya tidak boleh lagi. Karena banyak protes sana-sini akhirnya penggunaan cantrang masih boleh hingga akhir tahun ini," kata Ketua Umum HNSI, Mayjen TNI AL (Purn) Yussuf Solichien di Hotel Rich Yogyakarta.

Dari 3.200 nelayan yang menggunakan cantrang, kata dia, hanya ada sekira 300 nelayan yang saat ini masih menangkap ikan dengan jaring model cantrang tersebut. Pihaknya berharap agar model cantrang dan jenis tangkap ikan lain yang tak ramah lingkungan dilarang.

"Dulu pertama kali trol, kemudian nelayan kita meniru model itu. Kemudian muncul pukat harimau, sekaranh cantrang, semua model tangkap ikan tak ramah itu harus dilarang," jelasnya.

Dia mengaku 96% nelayan Indonesia merupakan masyarakat miskin. Mereka bekerja sebagai anak buah kapal dalam menangkap ikan di laut. Sementara pemilik kapal, tidak memberi upah yang sepadan dengan hasil jerih payah nelayan.

"Nelayan itu ada dua, pemilik kapal dan anak buah kapal. Sebagian besar anggota HNSI ini anak buah kapal, bukan pemilik kapal. Jadi yang ribut-ribut menolak cantrang ini pemilik kapal, bukan nelayan," katanya. (dab)


Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya