Rekomendasi

Geliat Pilkada Serentak : KPU Ingatkan Petahana, Tidak Keluarkan Kebijakan Strategis

Rabu, 19 Juli 2017 : 18.41
KARANGANYAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, mengingatkan bagi calon petahana yang akan bertarung dengan mencalonkan diri sebagai bupati maupun wakil bupati, untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis menjelang pilkada yang akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Hal tersebut ditegaskan ketua KPU, Sri Handoko, dalam sosialisasi pencalonan dan tahapan pilkada serentak tahun 2018, di pendopo rumah dinas bupati, Rabu (19/7/2017). Menurut Sri Handoko, dalam pilkada mendatang, bagi calon petahana, diberlakukan ketentuan khusus.

Dalam ketentuan khusus tersebut dinyatakan, enam bulan sebelum penetapan calon, petahana dilarang melakukan mutasi pejabat sebagaimana yang diatur dalam PKPU No 1 Tahun 2017, tentang tahapan program dan jadwal peneyelenggaraan pilgub dan wagub, bupati/wabup, walikota dan wakil walikota tahun 2018.

Dijelaskannya, penetapan bakal calon (balon) menjadi calon bupati, akan dilakukan pada tanggal   Februari 2018, artinya, lanjut Sri Handoko, jika petahana akan kembali mencalonkan diri, maka sejak tanggal 12 Agustus, dilarang melakukan mutasi dan membuat kebijakan strategis.

"Ketentuan ini berlaku khusus bagi petahana.Kami hanya mengingatkan, agar tidak melakukan mutasi pejabat," katanya, Rabu (19/7/2017). Sementara itu, terkait dengan calon perseorangan, persyaratan yang harus dipenuhi, harus mendapat dukungan 7,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) terakhir.

Dalam hal ini, menurut sri Handoko, DPT terakhir adalah pada saat pilpres tahun 2014 lalu, dimana DPT pada saat pilpres lalu, sebanyak 688.635 pemilih. Dengan demikian, calon perseorangan harus mendapat dukungan 52.000 yang tersebar di 9 kecamatan.

Ditambahkannya, penyerahan dukungan untuk calon perseorangan ini, dilaksanakan mulai tanggal 25 Nopember sampai 29 Nopember tahun 2017. Sedangkan untuk pasangan calon yang diusung oleh partai politik, didukung oleh 20 persen jumlah kursi atau 25 persen suara sah.

"Saat ini, yang bisa mengusung secara mandiri hanaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sedangkan partai lain harus berkoalisi untuk mengsung calon dengan memiliki Sembilan kursi di DPRD," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan, semua warga memiliki hak yang sama untuk bersang dalam pilkada mendatang. Ketika disinggung soal pencalonannya, orang nomor satu di Karanganyar tersebut tetap bergeming.

"Saya belum mau bicara soal pilkada. Nanti saja," kata dia singkat. (Isw/dwi)

Video Viral

Keseruan Saat AHY Putra SBY Disuguhi Martabak Oleh Gibran

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners