Rekomendasi

Kisruh Penertiban PKL, Perangkat Desa Bantah Lakukan Pungli

Sabtu, 15 Juli 2017 : 08.13
SUKOHARJO - Mencuatnya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang pinggir jalan Soewarno Honggopati, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang tergabung dalam Paguyuban Langen Mulyo, pasca pembongkaran paksa oleh Satpol PP Sukoharjo mendapat bantahan dari Pengurus Paguyuban.

Dalam kesempatan pertemuan klarifikasi, Ketua Paguyuban, Sarjono yang juga menjabat Kaur Pembangunan Desa Langenharjo menyatakan sebagai perangkat desa yang dituding melakukan pungli terhadap PKL, dirinya menampik keras tuduhan itu

Menurut Sarjono, terkait uang yang dikumpulkan dari pedagang merupakan hasil kesepakatan bersama untuk membangun sarana dan prasarana pendukung tempat berdagang.

"Tuduhan itu (pungli-Red) sama sekali tidak benar. Ini kesepakatan yang diputuskan bersama oleh anggota PKL, dan kebetulan saya sebagai ketuanya," terangnya.

Sebagai bukti bahwa uang yang dikumpulkan merupakan hasil kesepakatan, Sarjono mempersilahkan kepada pihak yang menuduh adanya pungli untuk menanyakan langsung kepada PKL anggota Paguyuban Langen Mulyo yang jumlah sekira lebih dari 100 orang.

"Silahkan dicek kepada PKL anggota Paguyuban," ujarnya.

Senada, Kepala Dusun (Kadus) III Desa Langenharjo, Setiyono menandaskan, apa yang dilakukan selama ini adalah mengakomodir PKL dalam sebuah wadah Paguyuban, tujuannya juga menertibkan melalui pendataan dengan harapan jangka panjangnya menambah pendapatan asli desa (PAD).

Namun, niatan itu kata Setiyono terburu-buru dinilai sebagai perbuatan yang menyimpang.

Menyinggung permasalan lahan yang digunakan untuk berjualan, menurut perangkat desa yang familiar dengan nama panggilan Sogleng ini, para PKL bisa menerima jika berjualan diatas saluran air tidak diperbolehkan.

Hanya saja, pihaknya menyayangkan cara penertibannya dinilai terlalu terburu-buru. Tenggang waktu yang diberikan antara Surat Peringatan (SP) ke 1 hingga SP 3 terlalu pendek.

"Tak sampai memakan waktu satu bulan, penerbitan dari SP 1, SP 2 hingga terakhir SP 3 langsung dilakukan eksekusi pembongkaran paksa oleh Satpol PP. Kasian para PKL yang sudah keluar modal banyak untuk membuat lapak," tuturnya.

Pada prinsipnya para PKL siap untuk pindah, bergeser di lahan kosong sebelah saluran yang disebutkan oleh Camat Grogol, Bagas Windaryatno beberapa waktu lalu bahwa lahan selebar sekira 3 meter tersebut milik Pemkab Sukoharjo.

PKL diperbolehkan menempati sementara sebagai solusi alternatif agar tetap bisa berjualan, selama belum ada rencana untuk dibangun.

Hanya saja beberapa PKL sedikit mengalami kendala untuk pengadaan tenda yang bisa dibongkar pasang sesuai ijin yang diberikan. Mereka mengaku untuk membuat tenda diperlukan biaya lagi, sedangkan modal sebelumnya saja belum balik

Sementara, salah satu PKL bernama Winarto yang turut hadir dalam pertemuan tersebut membenarkan apa yang disampaikan Sarjono dan Sogleng, dia bersama anggota PKL yang lain tidak merasa dipungli.

Diduga ada pihak lain yang sengaja menghembuskan isu pungli dengan tujuan ingin menguasai keberadaan PKL di jalan Soewarno Honggopati. "Itu kesepakatan bersama para PKL yang tergabung dalam Paguyuban Langen Mulyo, Desa Langenharjo," kata Winarto yang sehari hari berjualan soto ini.

Lebih jauh disebutkan, iuran tersebut tujuannya untuk membangun sarana dan prasarana pendukung tempat berjualan para PKL anggota paguyuban, seperti, listrik untuk penerangan, meratakan tanah dilahan yang baru, serta membangun MCK.

Informasi yang diperoleh, dari para PKL pada, Senin (17/7/2017) mendatang, mereka akan dikumpulkan oleh Muspika Kecamatan Grogol untuk diberi pengarahan dan pembinaan.

Diharapkan dalam pertemuan nanti ada keputusan yang bisa dijadikan pedoman para PKL agar tidak melanggar peraturan. "Kami tidak keberatan untuk diatur jika tujuannya untuk kelangsungn usaha," pungkasnya. (Sapto/gun)
Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners