Rekomendasi

Lapak Dibongkar Satpol PP, PKL Pertanyakan Uang Pungutan Oknum Perangkat Desa

Kamis, 13 Juli 2017 : 15.57
SUKOHARJO - Ratusan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukoharjo, membongkar paksa puluhan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang nekat berjualan dengan mendirikan bangunan semi permanen di sepanjang selokan pinggir jalan Soewarno Honggopati, Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kamis (13/7/2017).

Pembongkaran terpaksa dilakukan lantaran para PKL tak mengindahkan 3 kali teguran secara bertahap yang sudah dilayangkan oleh petugas melalui Surat Peringatan (SP). 

Informasi yang di dapat, kenekatan para PKL tersebut diketahui lantaran mereka mengaku sudah terlanjur membayar sejumlah uang untuk kelangsungan aktivitas usahanya kepada seorang oknum perangkat desa setempat.

Dijanjikan, bangunan semi permanen tak akan dibongkar petugas asal tidak diatas selokan air. 

Beberapa PKL yang sempat ditemui awak media diantaranya Suranto yang membuka bengkel tambal ban dan Giarti dengan usaha warung makan, mengaku ijin penggunaan lahan diperoleh dari salah satu oknum perangkat desa setempat dengan membayar sejumlah uang berkisar Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu.

Menurut mereka, pada waktu awal sebelum mendirikan bangunan sempat menanyakan apakah nanti tidak ada masalah jika membuat bangunan semi permanen. Oleh oknum tersebut dijamin tidak ada masalah. "Semua dia yang bertanggungjawab," tutur Suranto.

Camat Grogol, Bagas Windaryatno, yang juga mengaku mendapat laporan hal yang sama, dengan tegas mengatakan, pihaknya akan menindak tegas terhadap oknum yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap puluhan PKL yang sudah jelas berjualan ditempat terlarang serta mendirikan bangunan tanpa ijin.

"Kami sudah mendapat laporan itu (pungli), Nanti akan kami verifikasi terlebih dulu. Jika memang benar, maka uang pungutan harus dikembalikan, jika perlu akan kami proses hukum," tegas Bagas, saat ditemui disela eksekusi pembongkaran lapak PKL.

Dikatakan, Bagas, sebelumnya, pihaknya sudah berulang kali menyampikan dalam beberapa kali pertemuan dengan para PKL, bahwa lahan yang mereka gunakan untuk berjualan bukan tempat semestinya.

Semula, para PKL membuat alas penutup selokan dari papan kayu untuk mendirikan bangunan guna menggelar dagangannya. Perbuatan yang jelas melanggar Perda tentang PKL tersebut, oleh Pemkab Sukoharjo melalui Muspika dan Satpol PP lantas ditertibkan agar dibongkar.

Kepada para PKL diberikan solusi, bagi yang akan berjualan supaya mendirikan tenda bongkar pasang serta tidak diatas selokan air. Yakni, di lahan milik pemda yang berada dipinggir selokan.

"Pada prinsipnya, kami tidak melarang. Silahkan berjualan dilahan milik Pemkab yang ada disana dengan catatan, selama belum ada rencana untuk dibangun, asal jangan mendirikan bangunan semi permanen," terang Bagas.
 
Namun disayangkan, kebijakan itu dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pungli kepada PKL yang berminat berjualan di lahan milik Pemkab itu.

"Apa dasarnya pungutan itu. Setelah ini, kami akan kumpulkan semua PKL, akan kami beri pembinaan supaya tak lagi melanggar aturan," ujar Bagas.

Terpisah, Ketua Tim Saber Pungli Sukoharjo, Kompol M Ifan Hariyat, menanggapi permasalahan terkait dugaan adanya pungli kepada PKL di Desa Langenharjo tersebut mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

"Ini akan kami tindak lanjuti dengan lidik, sejauhmana kebenarannya," tandasnya. (Sapto)

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners