Rekomendasi

PBNU Dukung Presiden Sahkan Penerbitan Perppu Ormas

Kamis, 13 Juli 2017 : 03.30
JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu 2/2017 pada 12 Juli pengganti peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Langkah Presiden Jokowi itu didukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pasalnya, Perppu itu bisa mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusionalnya.

"Radikalisme, kalau dibiarkan dan hukum serta UU tidak memadai untuk menanggulanginya, maka akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas di Jakarta.

Menurut dia, terbitnya Perppu tentang Ormas tersebut sesuai dengan kebutuhan menangkal radikalisme secara tepat dan cepat. Di sisi lain, UU Ormas saat ini tidak memadai dalam menanggulangi radikalisme.

Dia mengatakan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menentukan syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa.

Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kedua, kata dia, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena pembuatannya akan memakan waktu yang cukup lama.

Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.

"Oleh karena itu, perlu pembentukan dasar hukum guna memberi landasan hukum untuk pembubaran ormas radikal dan anti-Pancasila, dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia. HTI jelas-jelas membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merongrong persatuan dan kesatuan bangsa," kata dia. (iin/jum)

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners