Rekomendasi

Perppu Ormas Ancaman Nyata Demokrasi Pasca Reformasi

Senin, 24 Juli 2017 : 19.34
Loading...
YOGYAKARTA - Banyak pihak melihat Peraturan Presiden Penganti UU (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 merupakan ancaman nyata bagi demokrasi di Indonesia pasca orde baru. Iklim demokrasi di era reformasi yang sudah berjalan 20 tahun ini terusik dengan keluarnya perppu pengganti UU No 17 tahun 2013 tersebut.

Peneliti Senior Jusuf Kalla School Of Governmet (JKSG) Eko Priyo Purnomo melihat pemerintah terlalu cepat dalam mengambil keputusan yang dinilai kontrofersi itu. Celakanya, perppu itu condong merusak tatanan negara karena tidak melalui jalur yang semestinya.

"Kita tidak tahu ada agenda apa dalam Wujudkan Good Government Tak Bisa Instant Perppu pembubaran ormas ini," katanya ditengah pelaksanaan 'Journal Of Government dan Politic Internasional Conference Ke-2' di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (24/7/2017).

Pemerintah memiliki kewenangan penuh melakukan pembubaran terhadap ormas resmi yang berbeda dengan pemerintah, dengan perppu itu. Mustinya, kata dia, pemerintah mengundanv berbagai ormas dan ahli sebelum mengeluarkan Perppu tersebut.

Dia memberi contoh organisasi Muhammadiyah. Ormas yang berdiri sebelum kemerdekaan ini konsen terhadap radikalisme. Begitu juga dari kalanhan Majelis Ulama Indonesia, maupun Nadhatul Ulama, dan lain-lain. Mustinya, ormas dari agama-agama non Islam juga turut diundang.

"Tujuannya agar mendapatkan sudut pandang dan pemahaman bersama dengan ormas-ormas resmi tentang ormas mana yang dinilai membahayakan negara dan harus dibubarkan," tandasnya.

Lahirnya Perppu ini, dinilai dapat menyebabkan perselisihan diantara ormas Islam sendiri maupun antar agama. Sebab dari catatan JKSG, ormas yang cenderung bersikap radikal tidak hanya dari Islam namun juga dari agama non Islam.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DI Yogyakarta, Cholid Mahmud menyatakan tiga catatan kritis yang ditujukan untuk Perppu Ormas. Hal itu disampaikan saat berada di Kantor Sekretariat DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara beberapa waktu lalu.

"Pertama, munculnya Perppu ini seharusnya dilakukan jika kondisi negara dalam keadaan benar-benar genting. Saat ini saya tidak melihat negara dalam kondisi genting," katanya.

Kedua, dalam Perppu itu pemerintah menghilang kewenangan pengadilan yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah pemutus utama sebuah perkara. Pengadilan akan memutuskan dengan penanganan obyektif sehingga keputusan yang keluar juga obyektif.

Ketiga, kehadiran Perppu Ormas mengancam hak individu untuk berkumpul yang dimana dijamin oleh UUD 1945. Termasuk hak untuk melakukan pembelaan di pengadilan.

"Jika memang HTI dinilai tidak sesuai dengan Ideologi Negara, saya pikir UU nomor 17 tahun 2013 masih cukup efektif untuk membubarkannya. Saat ini HTI yang dibubarkan, bisa saja nanti ormas yang tidak sejalan dengan pemerintah akan dibubarkan berdasarkan Perppu itu," katanya. (dab/jum)

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners