Rekomendasi

Polisi Bongkar Pengemasan Minyak Goreng Curah Tanpa Ijin

Selasa, 11 Juli 2017 : 20.35
KARANGANYAR - Satuan tugas (Satgas) mafia pangan Sat Rekrim Polres Karanganyar, mengungkap praktek pengemasan minyak tanpa ijin yang dilakukan oleh PT KMS yang berada di  Papahan, Kecamatan Tasikmadu.

Dari gudang PT KMS, petugas menyita ratusan kardus minyak goreng kemasan berbagai ukuran  tanpa ijin yang siap edar.

Kapolres Karanganyar, AKBP Ade Safri Simanjuntak, kepada para wartawan, dalam gelar perkara, Selasa (11/7/2017) mengatakan, terungkapnya kasus ini, setelah sebelumnya, Satgas Mafia Pangan  menerima informasi, jika digudang PT KMS digunakan untuk mengemas minyak goring sawit dengan merk Azaria, yang tidak memiliki ijin edar.

Menerima informasi tersebut, menurut Kapolres, tim Satgas Mafia Pangan langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan administrasi berupa perijinan, diketahui jika pengemasan minyak sawit tersebut, sama sekali tidak memilki ijin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut Kapolres, setelah dikemas dengan berbagai ukuran, minyak goreng ini lantas dipasarkan ke sejumlah wilayah di Solo raya, diantaranya, Sragen, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo dan Wonogiri.

"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, pengemasan minyak sawit curah yang diperoleh PT KMS dari Surabaya ini, sama sekali tidak memiliki ijin edar dari BPOM selaku instansi yang berwenang. Kita langsung mengamankan barang bukti, untuk proses hukum lebih lanjut," kata Kapolres, Selasa (11/7/2017).

Sedangkan siapa tersangka dalam kasus ini, Kapolres menegaskan, saat ini masih konsentrasi terhadap koorporasi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah ada keterlibatan pemilik perusahaan atau tidak.

"Kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menggandeng BPOM," tegas kapolres.

Atas perbuatan dengan melakukan pengemasan minyak curah sawit tanpa ijin tersebut, perusahaan melanggar pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan atau pasal 106 jo pasal 24 ayat (1)  UU No 14 tentang perdagangan serta pasal 142 jo pasal 91 ayat (1) UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, dengan ancaman lima tahun penjara serta denda paling banyak Rp2 milyar. (Isw/rahayu)
Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners