Rekomendasi

Tiga Catatan Kritis Senator DIY Terkait Perpu Keormasan

Sabtu, 22 Juli 2017 : 21.30
YOGYAKARTA - Anggota DPD RI, Cholid Mahmud turut angkat bicara terkait Perpu Keormasan No 2 Tahun 2017. Sedikitnya ada tiga catatan kritis yang disampaikan senator dari Yogyakarta ini.

Pertama, momen munculnya perpu penganti UU No 17 Tahun 2013 tersebut. Perpu hanya bisa dimunculkan jika negara dalam keadaan genting atau darurat.

"Patut dipertanyakan, apakah situasi negara saat ini dalam keadaan genting," katanya dengan nada tanya saat sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di Kantor Sekretariat DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta.

Hadir dalam kesempatan itu aktivis mahasiswa dari berbagai kampus dan tokoh pemuda di Yogyakarta. Cholid mengakui pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Perpu.

"Kalau tujuannya hanya untuk membubarkan HTI, UU No 17 Tahun 2013 masih cukup efektif digunakan untuk mengontrol ormas, dalam hal ini kesesuaian dengan hukum-hukum dasar negara dan aturan perundangan," jelasanya.

Kedua, kata dia, tentang cara penanganan terhadap objek hukum, ormas yang ditengarai menentang Pancasila dan UUD 1945. Dalam perpu baru yang dibuat pemerintah ini menghilangkan peran pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara.

"Perpu ini justru memberi kewenangan penuh pemerintah melakukan penilaian, kemudian penetapan saksi, bahkan hukuman dalam bentuk pidana pada objek hukum. Dalam perpu sebelumnya pengadilan ditempatkan sangat vital untuk menangani kasus ormas," jelasnya.

Menurutnya, sangat berbeda ketika terjadi kasus ormas ditangani pemerintah dan pengadilan. Pengadilan memiliki sejumlah perangkat mekanisme yang ketika dijalankan, penanganan kasus bisa berjalan objektif sehingga keputusannya juga objektif dan adil.

"Ketika ditangani pemerintah, sangat mungkin faktor subjektif terlihat jelas. Banyak pihak khawatir perpu ini menjadi potensi pintu masuk pemerintah menerapkan praktek otoriter dalam menjalankan pemerintahan," katanya.

Sebagai contoh HTI yang dinilai tidak sejalan dengan pemerintah. Pemerintah dengan kekuasaannya bisa saja menilai ormas tersebut anti Pancasila dan UUD 1945, kemudian membubarkannya.

Pemerintah, kata dia, bisa juga mengatakan pihak yang tidak setuju dibubarkannya HTI dipersilahkan menempuh jalur hukum sesuai undang-undang. Menurutnya tidak semudah mengembalikan telapak tangan dalam kasus itu.

"HTI yang sudah dibubarkan tidak bisa melakukan gugatan hukum, karena dia (HTI) sudah kehilangan kedudukannya sebagai subjek hukum untuk menjadi pihak yang berperkara di pengadilan," jelasnya.

Sehari sebelum dibubarkan, HTI bersama pengacaranya Yusril Ihza Mahendra, sebenarnya sudah mendaftarkan dokumen gugatan kepada MK untuk menguji materi Perpu No 2 Tahun 2017 ini. Menurutnya harus ditinjau ulang karena HTI sudah dibubarkan.

Kritik terakhir, tandas Cholid, perpu yang baru ini mengancam secara langsung hak individu warga negara untuk berkumpul, berserikat menyatakan pendapat yang sudah sangat jelas dijamin dalam UUD 1945.

Termasuk, hak warga negara untuk mendapat kesempatan menyampaikan pembelaan di pengadilan.

"Perpu ini sangat jelas mengancam kita berdemokrasi. Sekarang bisa saja HTI, nanti kedepan siapa lagi, sangat memungkinkan terjadi terhadap ormas yang dianggap bersebarangan dengan pemerintah," jelasnya.

Secara pribadi, Cholid sangat mendukung pada pihak-pihak tertentu untuk melakukan judicial review terhadap perpu ini. Pihaknya juga berharap saat perpu itu dibahas di DPR agar serius mencermati setiap norma yang ada dalam perpu itu. (dab/gun)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya