Rekomendasi

Awas! Kepala Sekolah Tak Transparan Kelola Dana, Siap-Siap Berhadapan Tim Saber Pungli

Rabu, 23 Agustus 2017 : 20.08
SUKOHARJO - Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Sukoharjo, Kompol M Ifan Hariyat meminta kepada para Kepala Sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan anggaran maupun pungutan di sekolah untuk berhati-hati dan transparan agar terhindar dari jerat pidana pungutan liar (pungli)

Hal itu disampaikan Ifan saat berbicara di hadapan ratusan Kepala SD Negeri dan Swasta se-Kabupaten Sukoharjo dalam Sosialisasi Satgas Saber Pungli di Pendopo Graha Satya Praja Pemkab Sukoharjo, Rabu (23/8/2017)

Praktek pungutan tanpa dasar di sekolah ini diduga kerap terjadi lantaran rendahnya pemahaman para pendidik tentang pengertian pungutan liar. Sekolah sama sekali dilarang melakukan pungutan yang bersifat memaksa atau wajib tanpa dasar sesuai dalam aturan yang telah ditetapkan pemerintah

Namun demikian, jika pungutan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan sosial, tidak bersifat memaksa atau tidak wajib serta tidak berdampak secara langsung kepada yang dipungut maka kegiatan itu tidak termasuk kategori pungli

"Misalnya, sumbangan untuk korban bencana alam, untuk kematian atau kemalangan. Di luar itu, pengenaan biaya atau pungutan ditempat yang seharusnya tidak ada biaya yang dikenakan namun dengan tanpa dasar dilakukan pungutan untuk kegiatan tersebut, maka itu masuk praktek kejahatan atau perbuatan pidana," terang Ifan.

Berdasarkan data yang dirilis Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri, ada 7 sektor layanan publik yang rawan praktek pungli dimana salah satunya adalah sektor pendidikan yang berada di urutan kedua setelah sektor perizinan.

Ifan pun mewanti-wanti kepada kalangan pendidk untuk memahami aturan terkait pungutan di lingkungan sekolah.

Dia berpesan, jangan sampai ada laporan dari masyarakat tentang dugaan praktek pungli di sekolah. Bila itu terjadi maka Satgas Saber Pungli tidak bisa menghalangi jika ada laporan terkait dugaan pungli yang dilakukan pihak sekolah.

"Tentunya laporan masyarakat pasti kami tindak lanjuti, jika datanya bisa dipertanggung jawabkan," tegasnya 

Sementara, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Sujadi yang juga hadir menyampaikan, potensi pungli di sekolah disebutkan antara lain, uang buku, uang bantuan insidental, uang foto, uang perpisahan, uang sumbangan pergantian kepala sekolah, uang seragam, uang pembelian kenang-kenangan, uang UNAS, uang legalisasi dan beberapa pungutan lain yang tidak ada landasan hukumnya.

"Saya tidak ingin pengalaman pribadi saya selama berdinas di Kejaksaan terulang lagi, yakni pernah memenjarakan oknum guru karena kasus pidana. Untuk itu saya mohon kepada bapak ibu guru semua agar memperhatikan betul terkait larangan praktek pungli di sekolah," ujarnya

Selain itu, Sujadi juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan, ikut berperan aktif dengan berpartisipasi bila menemukan praktek pungli di sekolah atau di tempat layanan publik lainnya supaya berani melaporkan.

"Masyarakat supaya ikut berpartisipasi dengan, awasi, temukan dan laporkan," pungkasnya. (Sapto/gun)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya