Rekomendasi

Hore! Full Day Tak Berlaku di Sekolah Kemenag DIY

Selasa, 15 Agustus 2017 : 21.56
YOGYAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, M. Lutfi Hamid mengaku banyak kalangan menolak penerapan kebijakan lima hari sekolah (Full Day School) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pihaknya memastikan lembaga pendidikan dibawah Kemenag DIY tidak menerapkannya.

"Penerapan lima hari sekolah pada lembaga pendidikan di bawah Kemenag DIY tidak mengikuti karena dikhawatirkan menimbulkan masalah sosial di masyarakat," katanya pada wartawan, Selasa (15/8/2017).

Banyak alasan kenapa madrasah-madrasah di Yogyakarta tidak menerapkan full day school. Salah satu alasan karena kondisi geografis dan cultur pada siswa didik itu sendiri.

"Siswa madrasah banyak dari pedesaan, mereka masih membantu ekonomi keluarga, seperti mengambil gabah, cari rumput untuk ternak dan lainya. Kalau mereka pulang sore, enggak ada waktu bantu ekonomi keluarga," katanya.

Jika orientasi full day untuk bangun karakter siswa, madrasah-madrasah sudah jauh hari menerapkannya. Selain porsi mata pelajaran agama lebih banyak, pelajaran umum juga tidak ditinggalkan.

"Ketika lima hari sekolah itu diterapkan di madrasah, justru membuat binggung mengatur kurikulum yang selama ini dijalankan," katanya.

Beberapa waktu lalu saat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meresmikan Gedung Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan nama-nama gedung di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menyentil kebijakan lima hari sekolah.

Lukman mengatakan banyak kyai, ulama, guru dan siswa didik yang keberatan dengan kebijakan itu. Dia berharap kebijakan kontroversi itu bukan kebijakan yang harus merata pada semua sekolah.

"Kalau diterapkan harus diberi kelonggaran bagi masing-masing sekolah, madrasah, dan pondok-pondok pesantren. Itu mungkin lebih arif dari pada dipaksakan tapi kenyataannya mendapat resistensi yang tinggi," katanya usai peresmian nama gedung di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (8/8/2017).

Lukman mengaku saat ini banyak pihak sekolah yang sangat amat berkeberatan, khususnya madrasah diniyah dan pondok pondok pesantren. Sebab, kebijakan lima hari sekolah itu dianggap belum tepag diterapkan menyeluruh.

"Kebijakan lima hari sekolah itu akan mempengaruhi sistem pendidikan, pengajaran yang diajarkan di pondok pondok pesantren selama puluhan tahun atau sejak dahulu," jelasnya.

Sebenarnya, kata dia, pemerintah tidak menerapkan lima hari sekolah. Yang ditekankan sesungguhnya adalah penguatan pendidikan karakter untuk siswa siswi anak didik.

"Kita harap jangan kemudian penguatan pendidikan karakter ini direduksi, dikurangi maknanya menjadi lima hari sekolah," katanya.

Penerapan lima hari sekolah itu menjadi sesuatu yang ditengah-tengah masyarakat menghadapi persoalan yang kompleks. Jadi poin pentingnya, bukan pada lima hari sekolah, tapi bagaimana penguatan pendidikan karakter itu diterapkan dengan bijak. (dab/rahayu)
Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners