Rekomendasi

Ketua PKB DIY Lantang Tolak Kebijakan Full Day School

Kamis, 10 Agustus 2017 : 21.21
Loading...
ilustrasi
YOGYAKARTA - Ketua DPW PKB DIY, Agus Sulistiyono mengatakan, pondok pesantren merupakan lembaga yang telah ada jauh sebelum negeri ini merdeka dan mewarnai sistem pendidikan di Indonesia.

Pesantren menjadi tumpuan dalam meningkatkan pengetahuan, membangun kekuatan karakter bagi masyarakat, khususnya para peserta didik yang akrab disebut santri.

"Tidak heran jika sistem pendidikan pondok pesantren telah banyak melahirkan figur dan tokoh penting dalam perkembangan bangsa ini," katanya pada wartawan, Kamis (10/8/2017).

Anggota DPR RI ini menjelaskan, latar belakang berdirinya pendidikan pesantren dan madrasah tidak lepas dari dua faktor.

Yakni, semangat pembaharuan yang berasal dari islam dan respon terhadap kebijakaan pemerintah Hindia Belanda kala jaman penjajahan karena mendirikan sekolah-sekolah umum, tanpa dimasukkan pelajaran dan pendidikan agama Islam.

Agus menambahkan, tokoh-tokoh muslim kala itu, akhirnya mendirikan dan mengembangkan pesantren atau madrasah yang didasarkan pada tiga kepentingan utama.

Pertama, penyesuaian dengan politik pendidikan pemerintah kolonial, kedua, menjembatani perbedaan sistem pendidikan keagamaan dengan sistem pendidikan modern; dan terakhir agenda modernisasi Islam itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu, saat ini banyak kalangan praktisi madrasah dan pondok pesantren resah terhadap dunia pendidikan. Sebab, muncul kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menelorkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Undang- Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan itu dinilai mencedirai dunia pendidikan ala pesantren.

"Kebijakan ini terbukti dengan nyata menimbulkan masalah dan keresahan di masyarakat, bahkan merambah pada Ormas-ormas di Indonesia, sehingga menimbulkan gelombang protes yang cukup besar," tandasnya.

Gelombang protes sudah terjadi di berbagai kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan DIY, dan lainnya. Kebijakan menteri pendidikan ini jelas memantik kemarahan para pegiat pendidikan di Indonesia.

"Kita ketahui bersama bahwa pendidikan di Indonesia sebelumnya, baik madrasah dan pesantren terbukti sudah mampu melahirkan generasi terbaik bangsa yang berkarakter dan berkomitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya.

Jadi, kata dia, pemendikbud No 23 tahun 2017 itu harus dibatalkan, karena jika kebijakan tersebut diberlakukan maka akan merugikan dan mengkhianati cita-cita perwujudan dan pembentukan karakter bangsa.

Beberapa waktu lalu, kata dia, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PBNU Prof. DR. KH. Said Aqiel Siradj beberapa kali menyatakan keras menolak kebijakan Kemendikbud terkait sekolah delapan jam selama lima hari, atau yang disebut Full Day School (FDS).

Masalahnya, jika kebijakan yang dinilai kontroversi itu sangat merugikan madrasah diniyah dan ponpes yang banyak dikelola oleh NU dan PKB. Tak heran jika kalangan nahdiyin sangat amat keberatan terhadap kebijakan lima hari sekolah iti.

"Ada lebih dari 76 ribu madrasah yang dirugikan jika kebijakan ini diterapkan", ungkap politisi PKB dari DIY ini. Dalam beberapa kesempatan, Agus tegas menyampaikan bahwa aturan Permendikbud No 23 Tahun 2017 ini dinilai langkah mundur dalam dunia pendidikan.

Agus juga mengatakan bahwa madrasah diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam non formal yang memiliki kiprah panjang dalam dunia pendidikan keagamaan di Indonesia.

"Madrasah Diniayah merupakan bagian dari pendidikan karakter yang memiliki kontribusi tidak kecil dalam pembangunan karakter bangsa. Madrasah Diniayah juga telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam proses pencerdasan masyarakat dan bangsa, khususnya dalam konteks perluasan akses dan pemerataan pendidikan," tandasnya.

Pihaknya beserta seluruh jajaran DPW PKB di DIY juga telah lakukan kajian mendalam dan pantauan intensif di sekolah-sekolah.

Mereka menemukan banyak fakta dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas sekolah belum siap dalam rangka menerima kebijakan lima hari sekolah atau delapan jam pelajaran ini.

"Banyak kita temukan sekolah tidak siap. Kesiapan itu banyak hal, misal terkait fasilitas yang menunjang kebijakan, sarana dan prasaran dalam belajar full day," urainya.

Agus juga menyerukan pada seluruh DPC PKB dan Anggota Fraksi PKB di Propinsi maupun Kabupaten / Kota untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Alasan kongritnya, agar madrasah diniah tetap eksis dan terus berkembang mewarnai pembentukan karakter bangsa dalam mengawal NKRI. (dab/gun)

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners