Rekomendasi

Keukeuh Tolak Tower Berijin, Warga Dipersilahkan Tempuh Jalur Hukum

Jumat, 11 Agustus 2017 : 17.09
SUKOHARJO - Bersikukuh menolak berdirinya Tower Telekomunikasi milik PT Inti Bangun Sejahtera (IBS), warga Dukuh Jaren RT 03/RW 04 Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Sukoharjo diminta tak menggunakan cara-cara anarkis yang berpotensi melanggar hukum.

Warga dipersilahkan menempuh mekanisme jalur hukum. Hal itu di sampaikan Kapolsek Grogol, Polres Sukoharjo, AKP Sarwoko, Jum'at (11/8/2017)

"Kami selaku aparat Polri punya tugas pokok yaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, pemelihara Kamtibmas dan penegakan hukum. Tanpa bermaksud membela pihak manapun, ini bicara masalah aturan.

PT IBS selaku pengembang mendesak, karena sudah beberapa waktu memegang ijin tapi pembangunan Tower belum juga bisa dilaksanakan," ujar Sarwoko.

Diketahui, ijin yang dipegang PT IBS dari Pemkab Sukoharjo telah terbit sejak Maret lalu, namun dengan adanya gejolak di lingkungan sekitar rencana berdirinya Tower, hingga sekarang mereka belum bisa memulai pekerjaan kontruksi.

Menurut Kapolsek, pihaknya terakhir memediasi untuk mencarikan solusi penyelesaian terkait permasalahan rencana berdirinya Tower Telekomunikasi, Kamis (10/ 8/2017) malam, bertempat di Mapolsek Grogol.

Namun, pertemuan yang sudah kali kesekian digelar itu, dikatakan Kapolsek tetap saja menemui jalan buntu.

Meraka yang hadir yakni warga dengan didampingi salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Kota Solo, Camat Grogol Bagas Windaryatno, perwakilan PT IBS, pemilik lahan serta pengurus RT setempat.

Kapolsek menegaskan, Muspika punya tanggung jawab kerja di lingkup wilayah kecamatan, sementara kewenangan perijinan tower berada di lingkup Pemerintah Kabupaten.

"Kalau ada yang dianggap tidak sesuai aturan, silahkan disalurkan sesuai ketentuan yang ada, karena dari pihak PT IBS semua persyaratan terkait aturan dan dokumen sudah dipenuhi," ujar Sarwoko.

Sarwoko menilai, baik pengusaha atau warga sama-sama warga negara yang punya hak masing-masing sehingga diharapkan menghormati ijin yang sudah dikeluarkan Pemkab.

"Kami mengharapkan saling toleransi, bisa memahami posisi kami selaku Muspika, memahami posisi pengusaha sehingga bila warga mengambil langkah perlu dipikir dampaknya, dipertimbangkan baik buruknya, warga tidak setuju silahkan disalurkan sesuai mekanisme dan jika nantinya ada kesalahan perijinan tentu juga ada sanksinya," katanya.

Sementara, Camat Grogol menambahkan, di alam demokrasi semua punya hak kewajiban yang sama, pihaknya punya kewajiban melaksanakan kebijakan yang sudah dikeluarkan Pemkab Sukoharjo.

"Sekiranya produk hukum perijinan Tower ini dianggap belum sesuai silahkan disalurkan sesuai mekanisme. Misalnya melalui lembaga peradilan, jadi lebih fair. Kami harap situasi di Dukuh Jaren tetap kondusif," tandas Bagas. (Sapto/gun)

Video Viral

Keseruan Saat AHY Putra SBY Disuguhi Martabak Oleh Gibran

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners