Rekomendasi

Kisruh Izin Operasional RSIS, Kuasa Hukum Menilai Teguran DKK Sukoharjo Salah Alamat

Sabtu, 12 Agustus 2017 : 19.55
Didera masalah izin, RSIS di jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo terancam Bangkrut (foto. Sapto Nugroho)
SUKOHARJO - Izin operasional tak juga terbit, kuasa hukum Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) yang berlokasi di Sukoharjo, mempertanyakan relevansi terbitnya surat teguran dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo dengan status RSIS kelas B.

Surat teguran yang diberikan DKK menurut kuasa Hukum RSIS, Yulius Eka, tidak jelas dan dinilai salah alamat. Merujuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 56 Tahun 2014, kewenangan DKK, hanya bisa memberikan teguran kepada rumah sakit kelas C.

"Bahwa melalui putusan persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN ) Surabaya pada 8 Desember 2016 silam, status RSIS telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka secara yuridis mempunyai izin Rumah Sakit kelas B. Jadi yang bisa memberikan teguran dan pembinaan dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah," kata Yulius saat dihubungi, Sabtu (12/8/2017).

Merespon surat teguran DKK Sukoharjo tersebut, Selasa (8/8/2017) tim kuasa hukum RSIS menyampaikan surat balasan atas surat teguran DKK Sukoharjo tertanggal 24 Juli 2017 yang menyatakan RSIS belum mengantongi izin operasional.

Hanya saja pada kesempatan itu mereka tak bisa bertemu Kepala DKK Sukoharjo, Nasrudin. "Menurut stafnya, Kepala DKK sedang keluar kota," ujarnya,

Yulius menuturkan, DKK Sukoharjo tidak mengerti hasil putusan persidangan PTUN yang dimenangkan RSIS atas Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bunyinya memerintahkan kepada BPMD Provinsi segera menerbitkan perpanjangan izin operasional RSIS kelas B.

"Saat ini kami tinggal menunggu pelaksanaan eksekusi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSTP) Jateng untuk menerbitkan izin operasional sebagai rumah sakit kelas B," imbuhnya

Yulius berharap DKK Sukoharjo untuk membantu terselesainya izin operasional RSIS, bukan malah membuat teguran yang dinilainya salah alamat.

Menurut Yulius, hal itu sudah diatur dalam Undang Undang No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dimana pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional.

Seperti diberitakan sebelumnya, RSIS yang berada di jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo ini terancam bangkrut dan sekira 700 karyawannya diambang PHK massal lantaran izin operasionalnya tak juga keluar setelah memenangkan sidang gugatan hingga dua kali, di PTUN Semarang dan terakhir di PTUN Surabaya. (Sapto)

Video Viral

Keseruan Saat AHY Putra SBY Disuguhi Martabak Oleh Gibran

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners