Rekomendasi

Kontrol Kebijakan Pemerintah Daerah, Warga Soloraya Deklarasikan GAKI

Senin, 14 Agustus 2017 : 18.30
SUKOHARJO - Prihatin dengan banyaknya temuan praktek penyelenggaraan kebijakan yang menyimpang, sejumlah warga Soloraya mendeklarasikan Organisasi Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKI) yang bertujuan sebagai fungsi kontrol sosial terhadap pembangunan daerah.

Deklarasi yang di hadiri sejumlah perwakilan pejabat di lingkungan Pemkab Sukoharjo dan Kepolisian Sukoharjo ini berlangsung, Senin (14/8/2017)

Meski terbilang organisasi baru, Ketua Umum GAKI, Didik Rudiyanto mengklaim bahwa organisasinya berskala nasional yang sengaja di deklarasikan di Sukoharjo dengan jumlah anggota sekira 50 orang.

"Kami bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tadinya Pimpinan Kejati akan hadir, namun beliau berhalangan. Setelah deklarasi ini, kami akan menghadap (Kejaksaan)," kata Didik

Banyak agenda kerja yang telah masuk untuk ditindak lanjuti terkait beberapa data-data dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara di daerah. Diantaranya Didik menyebutkan, penggunaan dana desa dengan modus penyelewengan jabatan.

"Selain itu, GAKI juga akan melakukan investigasi dugaan pelanggaran lingkungan di Sukoharjo berupa pengalihan lahan hijau menjadi bangunan, yakni rencana pembangunan gedung DPRD Sukoharjo di daerah Mandan.

Disana itu kan jelas dalam RTRW merupakan lahan hijau, harusnya tidak boleh didirikan gedung," sebutnya.

Sementara, Bupati Sukoharjo yang diwakili Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sukoharjo, Gunawan Wibisono mengapresiasi berdirinya GAKI di Sukoharjo. Diharapkan dalam perjalanannya nanti ada kerjasama yang baik untuk membantu mengawal kebijakan pemerintah.

"Sebagai lembaga kontrol sosial, sangat taktis sekali dengan membuat perkumpulan seperti ini," ujarnya. (Sapto/gun)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya