Rekomendasi

Loh, Jelang Pilkada Bupati Malah Lakukan Mutasi Besar-Besaran?

Kamis, 10 Agustus 2017 : 21.26
KARANGANYAR - Dua hari sebelum batas akhir larangan KPU untuk tidak mengambil kebijakan strategis termasuk melantik pejabat baru, bupati Karanganyar, Juliyatmono melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkab setempat, Kamis (10/8/2017) sore.

Pelantikan sebanyak 225 pejabat struktural dan 307 pejabat fungsional, dilantik di rumah dinas bupati, dan dihadiri wakil bupati Rohadi Widodo serta para pejabat Karanganyar.

Dari ratusan pejabat tersebut, mantan ajudan bupati Miko promosi jabatan sebagai Kasubag Perencanaan keuangan di Badan Keuangan daerah (BKD) dan mantan ajudan wakil bupati, Arip Purwanto dipromosikan sebagai Kasubbag Perencanaan di bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar.

Sedangkan posisi Kepala Dinas Satpol PP yang kosong selama enam bulan, sebagai mana yang telah diprediksikan sebelumnya, dijabat Kurniadi Maulato.

Sementara itu, RSUD Karanganyar yang Selama ini paling banyak mendapat sorotan karena pelayanannya, memiliki nakhoda baru. Direktur utama yang sebelumnya dijabat G Maryadi, digantikan oleh Wahyu Purwadi, yang sebelumnya menjabat sebagai kabid Perawatan.

Sedangkan G Maryadi kembali bertugas sebagai dokter umum di RSUD Karanganyar.

"Ini merupakan mutasi biasa sebagai salah satu bentuk penyegaran organisasi. Dalam mutasi ini, lebih banyak kepada pengisian jabatan yang kosong, terutama di pendidikan," kata bupati.

Sementara itu, kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Karanganyar, Siswanto mengatakan, mutasi dan pelantikan para pejabat eselon II, III dan IV ini, merupakan yang terakhir sebagaimana yang diatur dalam PKPU No 1 tahun 2017.

Dalam PKPU tersebut, bupati yang akan mencalonkan kembali, sejak enam bulam sebelum penetapan bakal calon, bupati dilarang mengambil kebijakan strategis, termasuk melantik pejabat baru.

Meski demikian, lanjut Siswanto, bupati bisa saja melakukan mutasi di jajaran pejabat, hanya saja harus mendapat ijin dari pemerintah pusat. Jika akan melakukan mutasi di jajaran pejabat eselon II, harus mendapat persetujuan dari Mendagri.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 73 tahun 2016 tentang pendelegasian kewenangan untuk pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkab.

"Ini pelantikan terakhir, kalaupun ada pelantikan berikutnya, bisa saja, tapi harus mendapat persetujuan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 73 Tahun 2016," jelasnya. (Isw/gun)

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners