Rekomendasi

Penggunaan Dana Desa Rawan Terjerat Hukum, Karanganyar Dan Sukoharjo Kompak Sosialisasikan Penggunaannya

Kamis, 24 Agustus 2017 : 20.09
KARANGANYAR - Para kepala desa di Karanganyar diminta untuk hati-hati dalam menggunakan alokasi dana desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur. Jika tidak, maka akan berurusan dengan hukum.

Hal tersebut terungkap dalam sosialisasi dana desa yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar di ruang rapat paripurna DPRD Karanganyar, Kamis (24/8/2017).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar, IDG Wirajana, usai melakukan sosialisasi, kepada para wartawan mengatakan, sosialisasi ini dilakaukan agar tidak terjadi tindakan korupsi atau penyelewengan yang dilakukan oleh para kepala desa dalam menggunakan anggaran Negara.

Untuk itu, lanjutnya, Kejari siap untuk mendampingi para kades dalam melaksanakan program melalui TP4D. “Kita cukup prihatin dengan kasus yang menjerat para kepala desa dalam mengelola anggaran di sejumlah daerah. Sosialisasi ini sifatnya preventif,” katanya, Kamis (24/8/2017).

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Karanganyar, Subagyo Wijaya mengatakan, TP4D akan memberikan pendampingan bagi para kepala desa, yang menggunakan ADD. Dengan catatan, harus ada permohonan.

“TP4D akan mendampingi, sebagaimana kami mendampingi DPU dan Dishub dalam melaksanakan programnya. Dengan catatan harus ada permohonan. Ini kita lakukan agar dalam melaksanakan kegiatannya, tidak terjadi penyimpangan.dan yang perlu kami tegaskan, pendampingan ini, tidak dipungut biaya apapun,” ujarnya.

Terkait jika terjadi penyimpanagan dalam pengelolaan anggaran yang berasal dari keuangan negara, Subagyo menegaskan, berdasarkan PP 12 Tahun 2017, jika ada laporan terjadi penyimpangan, maka harus dilakukan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah (APIP).

Jika laporan tersebut berkaiatan dengan persoalan administrasi, maka diserahkan ke Inspektorat. Jika memang ada penyimpangan, maka dilimpahkan ke Kejaksaan. Disisi lain, kepala Bapermades Karanganyar, utomo Sidi, menyatakan, total ADD sebesar Rp134 miliar.

Untuk tahap pertama telah disalurkan sebesar Rp79,839 miliar. Untuk pencaran tahap kedua, menurut Utomo Sidi telah diajukan ke KPPN Sragen. “Untuk tahap kedua, kemungkinan bisa dicairkan pada bulan September mendatang, dengan catatan LKPJ tahap pertama telah diserahkan,” terangnya.

Hal serupa pun digelar di Sukoharjo. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Sukoharjo bakal mengawal penggunaan dana desa.

Selama ini penggunaan dana desa yang besaran angkanya mencapai miliaran itu sering bermasalah, bahkan banyak perangkat desa tersangkut persoalan hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Bambang Marwoto menyampaikan, keberadaan Tim TP4D di desa dimaksudkan untuk melakukan pencegahan secara preventif dalam mengawasi dan mengawal setiap program desa.

"Setiap perangkat desa yang ada di Sukoharjo dapat meminta pendapat hukum kepada Tim TP4D, Jangan sampai tersangkut persoalan hukum,” katanya dihadapan ratusan Kades se Kabupaten Sukoharjo saat sosialisasi dana desa dan TP4D dalam mengawal dan mengamankan implementasi dana desa di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) kantor Setda Sukoharjo, Kamis (24/8/2017)

"Jika ada suatu permasalahan non teknis yang di temui di lapangan diminta untuk tidak segan-segan berkonsultasi dengan TP4D. Silahkan datang, kami siap membantu dan gratis.

Kehadiran TP4D di Desa bukan minta dilayani tapi untuk melayani. Selama penggunaan Dana Desa sudah sesuai aturan maka tidak perlu takut," tegasnya

Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) YC Sriyana menyebutkan, memasuki bulan Agustus tahun ini, pencairan dana desa telah memasuki tahap II (dua) namun begitu pihaknya mencatat masih ada 4 desa yang sama sekali belum melakukan pencairan dana desa tahap I (satu).

Atas keterlambatan itu, Sriyana meminta kepada masing-masing desa untuk segera melakukan pencairan supaya kegiatan pembangunan tetap bisa berjalan dengan baik.

Adapun empat desa yang disebut adalah, Desa Gentan Kecamatan Bulu, Desa Madegondo Kecamatan Grogol, Desa Menuran, Kecamatan Baki dan Desa Karangmojo Kecamatan Weru

Perlu diketahui, dana desa untuk Kabupaten Sukoharjo pada 2017 ini mencapai Rp123 miliar atau naik senilai Rp7 miliar dibanding tahun lalu. Sedangkan alokasi dana desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) 2017 juga naik dari Rp95 miliar menjadi Rp96,1 miliar.

"Tahap pertama sudah disalurkan sekitar 60 persen. Sisanya sekira 40 persen akan dicairkan pada tahap II bulan ini (Agustus -Red)," papar Sriyana

Terkait empat desa yang sama sekali belum mencairkan dana desa tahap I (satu), Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya memperkirakan desa yang belum mencairkan anggaran tersebut memiliki masalah komunikasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing.

"Mungkin antara desa dan BPD ada ketidakcocokan dalam menjalin komunikasi sehingga keduanya merasa memiliki kewenangan, Ini jelas merugikan rakyat,” kata Bupati.

Dalam waktu dekat, Bupati segera mengambil langkah dengan menerjunkan instansi terkait (Bapermasdes) untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang menghambat pencairan dana desa tahap I di 4 desa ini.

Bupati juga berpesan kepada para Kades mengikuti arahan TiP4D alam penggunaan dana desa bisa terlaksana secara tepat.tampa terjjerat pidana.

"Saran saya, desa  supaya menggandeng TP4D agar tak tersandung kasus hukum terhadap kesalahan dalam penggunaan dana desa,” tandas Bupati. (Isw/Sapto/gun)
Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners