Rekomendasi

Pasca OTT KPK, Ketua Peradi Kalbar: Ketua MA Harus Mundur

Selasa, 10 Oktober 2017 : 21.08
PONTIANAK - Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR RI fraksi Golkar, Aditya Anugerah Moha, menimbulkan rasa prihatin banyak elemen masyarakat.

Salah satunya datang dari Koordinator Wilayah (Korwil) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kalimantan Barat Tengah Utara (BTU) sekaligus Ketua Peradi Pontianak Hadi Suratman.

Hadi mengaku sangat prihatin atas kejadian-kejadian yang menyentuh dunia peradilan yang begitu luar biasa, sehingga meruntuhkan lembaga keadilan.

"Ini efek dari tertangkapnya hakim ataupun terhadap pimpinan lembaga peradilan yang baru baru ini terjadi," ungkap Hadi yang juga Ketua Ikatan Advokad Indonesia Kalbar kepada hariankota.com, Selasa (10/10/2017).

Menurutnya jika lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan dengan secara masif dirusak oleh hakim hakim yang tidak berdedikasi menjual kehormatan dengan menerima suap dan sebagainya, maka akan berakibat di OTT oleh KPK.

"Ini menunjukkan telah hilang profesi dan pengabdian yang mulia sebagai penegak hukum. Karena tidak mampu menjaga kehormatan," jelasnya.

Padahal, Hadi menerangkan Mahkamah Agung telah mengeluarkan maklumat nomor 01/maklumat/KMA/IX/2017. Namun hal tersebut bukan merupakan suatu peringatan dengan OTT para hakim dan sampai melibatkan Ketua PT Sulut.

"Ini menunjukan adanya masalah serius di dalam tubuh para yang mulia yaitu Mahkamah Agung. Atas dasar ini kita melihat adanya indikasi ketidakmampuan Mahkamah Agung," paparnya.

Dalam hal ini Ketua MA Hatta Ali,ungkap Hadi, tidak mampu memimpin dan mengawasi para hakim di jajarannya.

Perlukah Ketua MA yang sekarang ini dipertahankan? Sebab itu ia meminta Hatta Ali mundur dan berhenti dan MA harus mampu mencari figur yang mampu mengembalikan marwah dan citra peradilan sebagai lembaga yang mulia dan terhormat.

"Sehingga masyarakat kembali percaya pada lembaga peradilan di negeri ini," terangnya.

Menurut Hadi,di masa kepemimpinan M Hatta Ali inilah, profesi advokad telah porak-poranda dengan mengeluarkan SKMA 073. "Dengan SK inilah timbul kegaduhan terkait pelantikan Advokat," pungkasnya.(ina/fer)
Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners