Rekomendasi

Anggota Jogja Dec Kecewa, Janji Dapat Duit Dollar Tiap Bulan Tak Terbukti

Minggu, 10 Desember 2017 : 11.48
Published by Hariankota
Anggota Jogja Dec Kecewa, Janji Dapat Duit Dollar Tiap Bulan Tak Terbukti (foto:tribunnews)
YOGYAKARTA - Struktur organisasi Jogja Development Commitee (Jogja-DEC) disinyalir ada ditengah kehidupan masyarakat. Begitu juga kepengurusannya diduga terstruktur dari tingkat bawah hingga pusat secara rapi.

Hanya saja, tak sedikit anggota yang bergabung dalam struktur organisasi itu mundur teratur dari keanggotaan. Tapi juga masih ada anggota yang tetap bertahan menjadi anggota atau pengurus organisasi itu.

Banyak alasan kenapa anggota dalam organisasi itu mundur. Ada salah satu eks anggota curhat pada wartawan. Meski tak ingin dikutip namanya, namun pria paruh baya itu sempat kesal terhadap organisasi yang sempat diikutinya.

"Saya tidak aktif, setiap kegiatan harus keluarkan duit sendiri untuk bayar ini, bayar itu, setoran ini, setoran itu, dan banyak lainnya," katanya saat obrolan santai di salah satu warung makan di wilayah Seturan, Depok, Sleman, Minggu (10/12/2017).

Ia sudah berulangkali menagih janji pada pengurus terkait pencairan dana yang katanya dari luar negeri dan tak terbatas nilainya. Bahkan, setiap anggota dijanjikan akan mendapat dana sekira 100 hingga 200 dollar Amerika perbulan pada pertengahan tahun 2017 lalu.

"Kita tunggu-tunggu pertengahan tahun belum turun, hingga menjelang akhir tahun 2017 ini juga belum ada respon. Katanya dana itu bisa cair dalam bentuk dana kemanusian melalui koperasi, tapi belum terbukti hingga saat ini," jelasnya.

Ia merasa diberi harapan palsu. Bahkan, beberapa pengurus yang juga masih rekannya juga sudah mengeluarkan uang sendiri untuk membeli baju seragam dan perlengkapan lain.

"Kalau saya engak mau dijadikan pengurus, beli baju seragam saja sampai Rp 3juta, belum lagi yang lain-lainnya. Memang, katanya untuk mendapat dana bisa lebih besar kalau jadi pengurus dibanding anggota," katanya.

Ia sempat mengajak rekan-rekannya untuk keluar dari organisasi yang dinilai tidak rasional. Namun, dia bersama beberapa rekan-rekannya yang sempat bertahan dalam organisasi itu masih berharap apa yang dijanjikan segera direalisasikan.

"Ya sebenarnya kita masih nunggu, harapan dana bisa cair dan bisa jalankan program-program yang disusun," katanya. Menurutnya, banyak program yang dirancang dengan baik dalam struktur organisasi ini. Hanya saja, program itu tidak bisa berjalan karena tanpa ada supot dana.

"Programnya banyak, misalnya pencegahan penyakit, koperasi untuk anggota, jaminan sosial anggota, dan banyak lagi. Tapi itu semua engak bisa jalan kalau tidak ada dananya," katanya.

Sebagai gambaran, organisasi ini sempat mencuat pada minggu kedua di bulan Maret 2016 lalu. Keterangan pers kala itu disampaikan Toto Santoso Hadiningrat selaku Dewan Wali Amanat Jogja-DEC di Ndalem Pujokusuman, Keparaan, Mergangsan, Kota Yogyakarta pada Jum'at, 11 Maret 2016 lalu.

Saar itu, dia menjanjikan bahwa organisasi ini akan memberi dana yang cukup besar bagi anggota aktif, yakni sekira 100 hingga 200 dollar Amerika dalan bentuk dana kemanusiaan melalui koperasi yang dibentuk. Semua program tadi akan mulai tahun 2017 karena saat itu masih dalam proses perijinan.

Munculnya pemberitaan itu mengundang kecurigaan banyak pihak, termasuk kala itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY Arief Noer Hartanta, politisi dari PAN DIY.

Saat diminta tanggapan, dia meminta agar mencari informasi yang akurat terkait organisasi yang menawarkan iming-iming duit besar tersebut.

Pihak dewan juga mengundang instransi terkait seperti Korem 072 Pamungkas Yogyakarta, Polda DIY, Kejaksaan Tinggi, dan Pemda DIY dalam hal ini Kesbangpol dan lintas sektor untuk mencari informasi terkait organisasi ini.

Ternyata, legalitas struktur kepengurusan organisasi ini tidak diakui pemerintah. Sehingga, saat itu banyak pihak untuk waspada pada organisasi ini. Anggota dewan itu juga berharap masyarakat cerdas dalam menentukan sikap untuk masuk dalam suatu organisasi.

Sementara dari Polda DIY sendiri belum menerima delik aduan atau laporan resmi yang masuk terkait dugaan penipuan yang dibalut dalam suatu organisasi masyarakat ini. Pihak kepolisian sendiri tidak bisa menindak suatu organisasi karena kewenangannya ada di pemerintahan. (dab/gun)
Share this Article :