Rekomendasi

Catatan Akhir Tahun Aspemo, Jokowi Harus Benahi Buruk Rupa Pers (1)

Minggu, 24 Desember 2017 : 20.08
Loading...
YOGYAKARTA - Hiruk pikuk kritik dari berbagai organisasi pers kepada Dewan Pers (DP) di tahun ini patut untuk direnungkan seluruh pihak yang diatur Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Hal itu ditegaskan Iskandar Sitorus, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Media Online (ASPEMO) kepada wartawan di Yogyakarta, Minggu (24/12/2017).

ASPEMO sendiri terdaftar di Administrasi Hukum dan Umum (AHU) Kementerian Hukum HAM RI nomor 0015900.AH.01.07 sebagai bagian dari ketentuan UU Pers seperti aturan di dalam bab satu romawi ketentuan umum pada pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Ketua Umum Asosiasi Pemilik Media Online Iskandar Sitorus (danang/hariankota)
Kegiatan jurnalistik itu meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. (Baca juga: Catatan Akhir Tahun Aspemo, Jokowi Harus Benahi Buruk Rupa Pers (2))

Yang di butir dua juga menyebutkan Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Serta pasal 1 butir lima menyebut bahwa Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. (Baca juga: Catatan Akhir Tahun Aspemo, Jokowi Harus Benahi Buruk Rupa Pers (4) )

"Keanggotaan ASPEMO sendiri adalah Pers Nasional yakni yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia sesuai butir enam. Kami beri masukan diakhir tahun 2017 ini," jelasnya. (dab/gun)

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners