Rekomendasi

Catatan Akhir Tahun Aspemo, Jokowi Harus Benahi Buruk Rupa Pers (4)

Minggu, 24 Desember 2017 : 21.00
YOGYAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pemilik Media Online (ASPEMO) Iskandar Sitorus mengatakan hiruk pikuk kritik dari berbagai organisasi pers kepada Dewan Pers (DP) di tahun ini patut untuk direnungkan seluruh pihak yang diatur Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Di ayat 2 disebut ada DP untuk melaksanakan fungsi, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan mendata perusahaan pers.

DP yang tidak seperti organ lain diatur UU Pers walau sudah berusia 18 tahun terlihat tidak pas menjalankan UU. Lihatlah, mereka mendengungkan verifikasi perusahaan pers, padahal seharusnya hanya mendata.

"Berbeda jauh arti mendata dengan verifikasi. Kami tidak paham, mereka paham UU atau ada 'pemahaman' yang lain," jelasnya.

Akibat ungkapan verifikasi yang mirip lingkup kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu membuat bau perusahaan pers layaknya partai politik.

Mulailah diberbagai daerah Indonesia beberapa kantor perwakilan BPK RI dan Pemda mendalihkan verifikasi sebagai sebuah persyaratan jikalau perusahaan pers akan bekerjasama/mendapatkan iklan dari uang negara.

"Tragis, institusi lain menjadi mesin pendorong 'pembunuh' perusahaan pers akibat ulah DP," tegasnya. Lainnya, dikesempatan dan kebijakan mana DP nyata-nyata terlihat memfasilitasi organisasi-organisasi pers terkait apa dan bagaimana perusahaan dan atau wartawan media online dalam menata kelola dirinya?

Semrawutnya lagi, tidak ada aturan yang sah sesuai perundangan terkait sertifikasi badan hukum dan atau sertifikasi profesi wartawan. Tanpa dasar hukum pula DP mendorong pelaksanaan uji kompetensi wartawan (UKW).

"Ini aib bagi kami. Memalukan. Banyak profesi lain sudah sukses menata dirinya, namun masyarakat pers belum memiliki ukuran sertifikasi yang valid," jelasnya.

Baca juga:
Terkait bab VI pasal 16 tentang peredaran Pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini belum ditemukan dengan jelas.

Lihatlah, bagaimana tampilan media online milik perusahaan pers nasional ditumpangi tampilan media asing milik perusahaan asing, berjalan terus tapi belum lahir juga aturannya.

Apalagi bertumbuhan bagai jamur tampilan website yang dimiliki perusahaan modal asing tapi bebas menghimpun pemberitaan media online nasional lalu ditayangkan layaknya media online, juga tidak diatur.

Apakah DP dengan esensif bisa memahami media online? Masa perusahaan pers pemilik media online harus sampai berfikiran bahwa yang bisa memahami dunia kami adalah Dewan Pers Online (DPO) yang belum ada ketimbang DP?

Inikah buah 18 tahun usia UU Pers?
Jangan sampai terbentuk pemikiran di kalangan organisasi pers bahwa individu di dalam DP melakukan hal-hal di luar UU Pers. Itu bisa dikategorikan melakukan seperti yang dilarang pasal 18.

Isinya ini: "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Keanggotaan DP yang ditetapkan dengan keputusan Presiden selayaknya harus semakin dicermati oleh DPR RI. Jangan biarkan DP yang tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator berubah 'kelamin' menjadi regulator. Itu melawan UU Pers.

Hal ini belum pernah disentuh Presiden RI bapak Joko Widodo. Semoga beliau berkenan meluangkan waktu ditengah kesibukan kenegaraan.

Lainnya, DPR RI jangan membiarkan DP 'terjerembab' jadi ikut merampas kemerdekaan pers dengan berbagai produknya yang bertentangan terhadap UU Pers, sebab kami akan menjadi ikut malu.

"Itulah catatan akhir tahun ASPEMO yang juga ditujukan kepada kami sendiri," pungkasnya. (dab/gun)

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners