Rekomendasi

Pakualaman Dinilai Punya Tanggungjawab Moral pada Proyek Bandara Baru Kulon Progo

Rabu, 27 Desember 2017 : 13.09
Loading...
ilustrasi
YOGYAKARTA - Tabir gelap pro kontra mega proyek pembangunan bandara baru New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) sedikit terbuka. Penolakan warga itu bermuara pada suatu simpul persoalan lahan yang akan dibangun menjadi lokasi bandara.

"Dari simpul itu pula diduga kuat Puro Pakualam adalah pihak yang mendapatkan bagian pembayaran ganti untung lahan paling besar atas pembangunan bandara baru," kata Ketua Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (27/12/2017).

Apalagi, kata dia ada dari pihak keluarga Pakualaman terbersit dengan janji akan memberi tali asih bagi ratusan keluarga petani penggarap lahan yang akan dibangun itu, namun disesuaikan dengan sejumlah ketentuan.

"Ini yang kemudian terungkap secara meluas, yang dikumandangkan untuk menjawab gelombang protes dari para penggarap di lahan Pakualaman Ground Kulon Progo yang menuntut Pakualam untuk membagi sepertiga nilai ganti rugi dari pembayaran PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp 727 miliar," ucap dia.

Dengan kondisi riel yang awalnya tidak terungkap secara jelas itu, menjadi lebih diyakini kebenarannya setelah Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan dan TP4 Daerah D.I.Yogyakarta mengawal proyek tersebut.

"Diakuinya bahwa sebagian tanah yang akan menjadi bagian lahan proyek bandara NYIA itu adalah milik Pakualam. Namun kemudian ada pengakuan yang menggarap lahan tersebut miliki warga setempat," ujar mantan Anggota DPR RI itu.

Bahkan, dijelaskan dia, bahwa Jaksa Agung menyampaikan hal itu setelah menjawab gelombang protes dari para penggarap di lahan Pakualaman Ground Kulon Progo yang kemudian melebar ke penolakan pembangunan objek vital strategis (obvit), bandara berkelas internasional.

"Karenanya kami minta, sebagai Wakil Gubernur DI Yogyakarta Pakualam memiliki tanggungjawab moral untuk menuntaskannya," katanya.

Sebab, menurutnya, dari masalah tanah yang digarap rakyat, muncul gelombang 'keributan' antar penggarap dengan pihak Pakualam, sehingga uang negara menjadi tertahan dan tidak bisa direalisir dalam pembangunan.

"Jangan nanti publik malah melihat, kok justru di atas lahan Pakualam terjadi penolakan pembangunan yang diperlukan untuk mengatasi lonjakan penumpang ke dan dari Yogyakarta," ucapnya.

"Karena itu, sebagai pemimpin, apapun dalih penolakan itu, tapi tetap saja bahwa telah terjadi dari atas tanah Pakualam. Itu persepsi publik."

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku pihaknya terus mengawal proyek pembangunan bandara baru, NYIA tersebut, melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan dan TP4 Daerah D.I.Yogyakarta.

"Iya itu urusan kita sebagai TP4, kita akan kawal terus," kata Prasetyo usai acara Rakernas Kejaksaan di Badiklat, Ragunan, Jakarta, Jumat (16/12/2017) lalu.

Diakui dia memang sebagian tanah yang akan menjadi proyek bandara NYIA itu milik Pakualam. Namun, ada pengakuan yang menggarap lahan tersebut miliki warga setempat. Karenanya TP4 selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan turun kembali untuk melakukan pendampingan.

"Memang itu ada permasalahan sedikit bahwa tanah itu milik Pakualam, tapi diakui oleh sebagai warga yang mengarap tanah itu miliknya. TP4 sebagai JPN disitu akan menindak lanjuti persoalan itu, secepatnya kita akan turun kesana," tandas Prasetyo. (Dab/Irawan)

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners