Rekomendasi

8 Fraksi di DPR Setuju Miras Dijual Bebas di Warung Hoax atau Fakta?

Sabtu, 27 Januari 2018 : 12.00
SURABAYA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Zulkifli Hasan melontarkan pernyataan mengejutkan saat berbicara dalam Tanwir Aisyiah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, belum lama ini.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengungkap, saat ini sudah ada delapan fraksi di DPR yang menyetujui minuman keras dijual bebas di warung-warung. Dia menolak merinci partai mana saja, yang jelas partainya menolak.

"Sekarang ini sudah ada delapan partai politik di DPR yang menyetujui minuman keras dijual di warung-warung.” Merasa informasi tersebut tak akurat, Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol DPR RI Arwani Thomafi pun angkat suara.

Melalui siaran pers, dia menjelaskan bahwa RUU Larangan Minuman Beralkohol saat ini masih dibahas di Pansus. “Rapat terakhir, adalah Rapat internal Rabu 17 Januari 2018, membahas Jadwal rapat dengan Pemerintah di masa sidang ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Pansus dibentuk sejak 2015 lalu. Masa kerja Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol diperpanjang karena memang ada poin krusial yang belum menemukan titik temu di antara fraksi-fraksi di parlemen.

Point krusial tersebut salah satunya terkait dengan penamaan judul RUU apakah menggunakan nomenklatur "larangan" minuman beralkohol, "pengendalian dan pemgawasan" minuman beralkohol serta tanpa embel-embel dua nomenklatur tersebut.

Di poin ini, dia merinci, fraksi-fraksi mengalami perbedaan pandangan. Posisinya sebagai berikut; fraksi yang setuju menggunakan nomenklatur "larangan" adalah Fraksi PPP dan Fraksi PKS yang kemudian dalam perjalanannya Fraksi PAN juga setuju.

Adapun yang setuju menggunakan nomenklatur "pengendalian dan pengawasan" yakni Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, dan Fraksi NasDem. Sedangkan fraksi yang mengusulkan judul tanpa embel-embel "larangan" dan "pengendalian dan pengawasan" yakni Fraksi Golkar dan Fraksi PKB.

Adapun soal isu minuman berakohol dijual bebas di warung-warung, semua fraksi dan pemerintah secara bulat setuju untuk melakukan penertiban dengan melarang penjualan minuman beralkohol dijual di tempat-tempat bebas.

“Jadi, tidak benar bila ada informasi yang menyebutkan soal komposisi fraksi-fraksi di DPR yang setuju minuman beralkohol dijual secara bebas. Saya tegaskan seluruh fraksi dan pemerintah sepakat untuk menertibkan penjualan minuman beralkohol,” ucapnya.

“Perlu saya sampaikan kronologi munculnya RUU Larangan Minuman Beralkohol ini. Fraksi PPP merupakan inisiator tunggal pengusulan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini yang dilakukan sejak DPR periode 2009-2014.”

Namun karena waktunya tidak memungkinkan, usulan tersebut kandas. Usulan tersebut lantas diperjuangkan kembali di DPR periode 2014-2019 melalui Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Dalam pengusulan tersebut, Fraksi PKS turut serta menjadi inisator. Praktis, sejak itu, secara formal pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol ada dua fraksi yakni PPP dan PKS.

“Pada tahun 2015, DPR dan pemerintah sepakat untuk membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol dan terbentuklah Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol yang hingga saat ini terus bekerja,” pungkasnya.(Gunadi)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya