Rekomendasi

Jaga Netralitas ASN di Pilkada, Ini Yang Dilakukan Pemkab Karanganyar

Sabtu, 13 Januari 2018 : 01.30
KARANGANYAR - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah bakal dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Agar netralitas ASN tak ikut-ikutan dalam perhelatan Pilkada, Pemkab Karanganyar mengeluarkan surat edaran netralitas bagi seluruh aparatur sipil negera (ASN) dijajaran Pemkab setempat.

Dalam edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) menegaskan, bagi setiap ASN, yang tidak mentaati larangan, akan dijatahi hukum disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2016 tentang disiplin ASN.

Menurut Samsi, dalam pembinaan disiplin ASN, untuk menjaga netralitas dalam pilkada mendatang, para ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, seperti terlibat saat kampanye, membuat keputusan menguntungkan satu pasangan calon, mengadakan pertemuan sebagai bentuk keberpihakan dan memberi dukungan disertai salinan KTP.

Dalam edaran itu, Samsi juga meminta para Asisten para kepala dinas, badan, para kabag, camat serta kepala intansi vertikal/BUMN, BUMD untuk bertanggungjawab mensosialisasikan, mengawasi, memberi sanksi, serta melakukan pembinaan soal ketentuan netralitas ASN tersebut.

Dengan adanya edaran netralitas PNS, lanjut Samsi, itu bukan berarti semua aparatur sipil negara (ASN) tersebut tidak menggunakan hak pilihnya terhadap salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati saat pemungutan suara pada Pilkada mendatang.

"Para ASN di Karanganyar memiliki hak suara dengan memilih salah satu calon. Tapi jangan memanfaatkan jabatannya untuk memengaruhi pemilih lainnya," kata Samsi, Jumat (12/01/2018).

Ditegaskannya, jika netralitas PNS tersebut dilanggar maka pegawai akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku, seperti sanksi lisan, teguran hingga sanksi yang lebih berat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Sementara itu, Komisioner Panwaskab Karanganyar bidang penegakan hukum, Nuning Ridwanita Priliastuti, ketika dikonfirmasi mengatakan, pengawasan tetap akan dilakukan secara maksimal.

Hanya saja, menurut Nuning, karena bakal calon bupati merupakan petahana, maka focus utama pengawasan adalah para ASN di semua tingkatan, kepala desa serta pejabat di tingkat BUMD.

"Kalau soal pengawasan, tetap kita lakukan maksimal. Karena yang menjadi bakal calon bupati adalah petahana, maka pengawasan akan kita titik beratkan kepada para ASN. Untuk itu, kita meminta partisipasi dari masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan," kata Nuning. (Iwan Iswanda/martin)
Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners