Rekomendasi

KPK Minta Semua Calon Jauhi Mahar Politik Di Pilkada Serentak

Rabu, 17 Januari 2018 : 01.45
ilustrasi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pasangan calon Kepala Daerah dan partai politik menjauhi praktik politik uang dalam momentum Pilkada Serentak 2018.

"Biaya politik juga perlu menjadi perhatian serius seperti mahar politik ataupun menggunakan uang untuk memengaruhi pemilih karena hal ini cenderung akan mengantarkan Kepala Daerah terpilih nantinya pada risiko korupsi yang sangat tinggi saat menjabat," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Hal tersebut dikatakannya di sela-sela konferensi pers penetapan Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari dan komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menurut dia, KPK juga mengharapkan pada momentum Pilkada Serentak seluruh calon Kepala Daerah meluruskan niat dalam mengikuti kontestasi politik itu. KPK akan menindak tegas adanya mahar politik di Pilkada Serentak 2018

"Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memiliki motivasi untuk menumpuk kekayaan jika menjadi Kepala Daerah nantinya," ucap Syarif.

Diketahui, KPU sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2018.

Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada. Tiga provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. (Nuraini/Irawan)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya