Rekomendasi

Periksa 20 Orang, Polisi Panggil Menteri Agraria, Telusuri Apakah Ada Korupsi di Proyek Reklamasi

Senin, 29 Januari 2018 : 23.21
JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya periksa sejumlah pejabat DKI Jakarta termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui apakah sang menteri terlibat dalam dugaan korupsi dalam mega proyek reklamasi teluk Jakarta. Sofyan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Namun, ia tidak hadir karena tengah cuti kerja.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan mengatakan, pihaknya memanggil Sofyan lantaran ingin menggali keterangan soal reklamasi karena dirinya diduga mengetahui asal muasal proyek tersebut.

“Kita kan pengen tahu ada kesalahan atau tidak (reklamasi). Kami ingin langsung kepada beliau. Nanti beliau jelaskan berkaitan dengan sejarah-sejarah yang ada. Kalau beliau banyak menjelaskan mengenai berkaitan dengan kronologis peristiwa dan siapa saja orang orang yang ikut andil di dalam proses misalnya pemeriksaan, pengukuran tanah dan lain-lain. Nanti kalau nama-nama itu muncul kita akan panggil,” kata Adi di Mapolda Metro Jaya, Senin (29/1/2018).

Menurut Adi, sebanyak lebih dari 20 orang telah dimintai keterangan. Dalam tahap ini penyidik masih mengumpulkan keterangan dari semua pihak yang ikut terlibat atau mengetahui asal muasal reklamasi.

“Pemda sudah kita ambil keterangannya beberapa orang. Kita ingin mengetahui secara formil semua landasan pembangunan reklamasi. Otamatis kita menggali semua keterangan tersebut,” tutur Adi.

Untuk mengungkap adanya dugaan korupsi dalam mega proyek reklamasi tersebut penyidik akan lebih fokus pada hak pengelolaan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB).

Kasus ini mencuat sejak terjadinya polemik tentang mega proyek reklamasi ditengah masyarakat. Atas dasar hal itu sejak September 2017 lalu polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti termasuk meminta data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Polisi menduga ada pelanggaran ketika penetapan nilai jual objek pajak Pulau C dan D pada Reklamasi Teluk Jakarta. Diduga, penetapan NJOP pada pulau reklamasi itu tidak wajar. NJOP di pulau reklamasi C dan D diketahui hanya sebesar Rp 3,1 juta per meter. (Nuraini/Irawan)

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners