Rekomendasi

Pilkada Karanganyar: Alihkan Dukungan ke PKS, Ini Kata Gerindra

Minggu, 21 Januari 2018 : 22.56
KARANGANYAR - Partai Gerindra akhirnya buka suara terkait dengan pencabutan dukungan dari yang semula mendukung pasangan Juliyatmono-Rober Christanto dan beralih mendukung pasagan Rohadi Widodo-Ida.

Usai memberikan pengarahan kepada struktural DPP Gerindra Karanganyar, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sriyanto Saputro mengatakan, kebijakan untuk menarik dukungan, sepenuhnya menjadi kewenangan DPP Partai Gerindra.

Menurut Sriyanto, seluruh proses pencalonan Juliyatmono-Rober Christanto, telah sesuai dengan aturan di internal Partai Gerindra.

Namun faktanya, lanjut Sriyanto, DPP Partai Gerindra mencabut dukungan dan berkoalisi dengan PKS dan mendaftarkan pasangan Rohadi-Ida ke KPU pada hari terakhir masa perpanjangan pendafaran bakal calon bupati

"Seluruh kewenangan ada di DPP Partai Gerindra. Kami masih satu komando dan siap mengamankan rekomendasi DPP tersebut. Selanjutnya kami masih menunggu instruksi selanjutnya dari pimpinan," kata Sriyanto, Minggu (21/1/2018) sore.

Sriyanto juga mengklarifikasi terkait beredarnya informasi pemecatan ketua DPC Partai Gerindra Karanganayar, Yulianto. Dijelaskannya, tidak ada pemecatan terkait pengalihan dukungan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar ini.

"Ini ada penafsiran yang keliru. Mungkin karena ketua dan sekretaris DPC Gerindra Karanganyar tidak ikut mendaftar ke KPU dan itu ditafsirkan pemecatan. Ketidak hadiran ketua dan sekretaris juga sepengetahuan kami, sehingga tidak ada alasan untuk memberikan sanksi," jelasnya.

Sementara itu, ketua DPC partai Gerindra, Yulianto mengatakan, berdasarkan dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat, akhirnya DPP GERINDRA dan DPP PKS memutuskan untuk berkoalisi di Pilkada Karanganyar.

Koalisi ini, meurut Yulianto, agar tidak terjadi calon tunggal untuk menciptakan iklim demokrasi dan kompetisi politik yang berkualitas sehingga muncullah rekomendasi baru tertanggal 15 Januari 2018 kepada Rohadi-Ida dengan mencabut rekom pertama.

Kemudian pada saat pendaftaran paslon tersebut, lanjutnya, diambil alih oleh DPP karena secara hukum diperbolehkan dan diatur dengan Surat Edaran KPU RI No. 17 tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018.

"Koalisi PKS dan Gerindra, mengusung paslon Rohadi-Ida di Pilkada Karanganyar diputuskan sepenuhnya oleh DPP di Jakarta sehingga proses pendaftaran paslon di KPU Karanganyar diambil alih oleh DPP," ujarnya.

Yulianto juga membantah terkait adanya tuduhan kepada jika Ketua, Sekretaris DPC KRA dan Tim 9 dianggap bermain dan diisukan menerima mahar atas rekomendasi koalisi PKS dan Gerindra. "Tudingan kami menerima mahar, adalah tidak benar dan merupakan fitnah yang sangat kejam," tegasnya.

Ditambahkannya, DPC Partai Gerindra, menyatakan tunduk dan patuh terhadap keputusan Ketua Dewan Pembina dan DPP karena jika rekomendasi sudah diputuskan oleh pimpinan tertinggi, maka keputusan tersebut adalah yang terbaik bagi struktur dan kader partai serta wajib untuk diamankan dengan segala daya upaya dan konsekuensinya.

"Kami meminta kepada Pasangan Rohadi-Ida untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan beretika sehingga kami akan mensosialisasikan diri kepada struktur DPC, PAC dan Ranting serta Anggota DPRD Partai GERINDRA serta seluruh masyarakat di karanganyar.

Kami akan menggerakkan seluruh struktur dan kader untuk proses pemilu Pilkada Karanganyar dan Pilgub Jawa Tengah 2018," pungkasnya. (Iwan Iswanda/martin)

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners