Rekomendasi

ASN /PNS Tidak Dilarang Jadi Anggota PPK dan PPS, Begini Penjelasannya

Kamis, 08 Februari 2018 : 17.30
Loading...
Ketua KPU Sukoharjo, Kuswanto dan Ketua Panwaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto (baju hitam) saat serah terima salinan putusan hasil verifikasi parpol peserta pemilu 2019 di Sukoharjo. (Sapto Nugroho)
SUKOHARJO - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali di uji. Para abdi negara ini dalam penyelenggaraan Pemilu boleh menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan Suara (PPS).

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan, keberadaan anggota PPK maupun PPS yang juga tercatat sebagai ASN /PNS dalam pemilu memang tidak dilarang.

“Didalam Peraturan KPU maupun Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak ada larangan ASN/PNS menjadi anggota PPK sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan,” terangnya, di sela menghadiri rapat pleno terbuka penyampaian hasil verifikasi parpol peserta pemilu 2019 oleh KPU Sukoharjo, Kamis (8/2/2018).

Bambang menegaskan, ASN/PNS yang menjadi anggota PPK harus mendapat izin tertulis dari atasannya. Menurutnya, izin dari atasan dinilai penting untuk mencegah kekhawatiran anggota PPK atau PPS ditengah saat bertugas tiba-tiba ditarik oleh instansi induk mereka.

“Kami sudah menyampaikan pada KPU Sukoharjo bahwa ASN/PNS yang jadi anggota PPK maupun PPS harus punya izin dari atasan masing -masing,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Bambang, KPU harus benar-benar dapat menyeleksi ASN/PNS yang menjadi anggota PPK, karena sebagai penyelenggara Pemilu mereka harus mempunyai integritas, netral dan tidak memihak.

“Ada tiga sanksi yang akan kami beri jika ada pelanggaran, pertama sanksi Administrasi, sanksi Kode Etik dan sanksi Pidana Pemilu,” tandasnya.

Bambang menjelaskan, sanksi administrasi meliputi pelanggaraan tata cara, prosedur dan mekanisme, lalu pelanggaran kode etik tentang sumpah dan jabatan saat dilantik terkait integritas dan akan diselesaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Dan terakhir sanksi pidana pemilu sebagaimana diatur UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sesuai pasal 177 dan pasal 178,"pungkasnya. (Sapto Nugroho/Martin)

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners