Rekomendasi

Rencana Potong Gaji Pegawai 2,5 Persen, Mahfud MD Nilai Ada Pendzoliman

Minggu, 11 Februari 2018 : 01.01
YOGYAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD tidak sependapat dengan rencana pemerintah yang akan memotong gaji pegawai negeri sipil untuk zakat sebesar 2,5 persen. Potongan itu bagi mereka yang beragama Islam.

"Rencana itu sebagai hal yang dzalim karerlna tidak memenuhu unsur nisab dan haul," katanya pada wartawan di Kampus Pascasarjana UII Yogyakarta, Sabtu (10/2/2018).

Gaji PNS yang diterimakan setiap bulan, kata dia, tidak pernah memenuhi kedua unsur tersebut saat diendapkan dalam periode satu tahun. Hal itu dinilai kurang pas jika pemerintah langsung memotong gaji sebesar 2,5 persen.

"Menurut saya harus dipilah, karena kalau golongan tiga, dua dan satu itu tidak mungkin memenuhi unsur Nisab dan Haul," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud menjelaskan jika zakat itu syaratnya Nisab, yakni senilai 85 gram emas atau saat ini Rp 49 juta. Tak hanya itu, jumlah tersebut harus mengendap atau Haul paling tidak dalam kurun waktu selama satu tahun.

Bagi PNS, kata Mahfud, tidak pernah mengendapkan gaji dengan minimal nilai Rp 49 juta lantaran memiliki pengeluaran yang didasarkan pada pendapatan bulanan. Apalagi, PNS itu masih golongan satu hingga tiga.

"Misalkan saja, gaji saya Rp 10 juta harus bayar cicilan rumah, mobil dan sekolah anak paling sisa Rp 2,5 juta saja. Ketika 2,5 juta dikali 12 bulan tak sampai Rp 49 juta dalam setahun," jelasnya.

"Itu kan dzolim namanya kalau dipaksakan," sentil salah satu tim penasehat Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam mengawal jalannya Undang-Undang Keistimewaan DIY ini.

Mahfud berpendapat negara tak perlu terlalu ikut campur terkait zakat meski untuk pekerjanya sekalipun. Terlebih, para PNS merupakan pegawai yang begitu takut akan hierarki jabatan. "Pegawai itu kan sangat takut, tidak berani memotong hierarki jadi harus taat pada keputusan pimpinan meski sebenarnya keberatan," katanya.

Mereka tetap akan menerima dan menjalankan sesuai perintah atasan atau pemerintah. Sayangnya, apa yang dikerjakan itu tidak sesuai keinginan dan terpaksa dalam menjalaninya. "Kalau sudah begitu kan berarti pendzoliman. Intinya kalau tidak masuk syarat Nisab dan Haul jangan dilakukan," tandasnya.

Jika nanti memang harus diberlakukan dengan asas sukarela, Mahfud menilai bila pemerintah tak perlu mengeluarkan Perpres terkait pungutan zakat 2,5 persen tersebut. Rencana pungutan zakat ini dilontarkan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Meski masiy dalam rencana, namun pro kontro terjadi dimasyarakat. Tak sedikit dari pegawai yang merasa keberatan jika rencana itu diberlakukan.

"Lebih baik taruh saja surat pernyataan di bank atau lembaga pembayaran gaji, jadi tiap bulan kalau mau dipotong sekian persen maka orang yang bersangkutan tinggal tanda tangan, kalau mau silahkan, tidak mau tidak apa-apa, itu baru sukarela," katanya. (dab/gun)
Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners