Rekomendasi

Mangkunegaran Gugat Revitalisasi Lahan PG Colomadu Dan Lahan Sekolah Di Solo

Minggu, 25 Maret 2018 : 23.30
Published by Hariankota
Mangkunegaran Gugat Revitalisasi Lahan PG Colomadu Dan Lahan Sekolah Di Solo (Foto: Sapto Nugroho/hariankota)
SOLO - Tim Penataan Aset Mangkunegaran (PAM) bakal menempuh upaya hukum atas revitalisasi lahan bekas Pabrik Gula (PG) Colomadu di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar dan lahan SMP Negeri 3,5 dan 10 di Kota Solo yang dinilai dilakukan secara sepihak.

Terkait revitalisasi bekas PG Colomadu, upaya hukum terpaksa ditempuh Tim PAM lantaran tidak kooperatifnya pihak -pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini, Menteri BUMN dan Direksi PTPN IX.

Merujuk dokumen sejarah kepemilikan, lahan dan bangunan tercatat adalah milik Puro Mangkunegaran. Bangunan PG Colomadu didirikan oleh KGPAA Mangkunegoro IV (1853-1881).

Dalam konferensi pers, Minggu (25/3/2018), Tim PAM yang dipimpin Alqaf Hudaya menyampaikan, revitalisasi lahan bekas PG Colomadu yang kini beralih fungsi menjadi spot wisata komersial bernama "De Tjolomadoe", sama sekali tanpa ijin dari Mangkunegaran.

"Sejak awal revitalisasi hingga saat ini, pemerintah (Kementrian BUMN) tidak pernah melibatkan Puro Mangkunegaran untuk bermusyawarah terkait master plan, pengelolaan dan pemanfaatan bekas PG Colomadu tersebut."katanya.


(Foto: Sapto Nugroho/hariankota)
Baca: David Foster Antusias Jurnalis Hariankotacom-Terima-Pelakukan-Kasar-Pihak-Keamanan-Swasta

Baik KGPAA Mangkunegara VIII dan KGPAA Mangkunegoro IX dikatakan Alqaf tidak pernah mengeluarkan "palilah" (izin dari raja) untuk melepas PG Colomadu ke pihak manapun. Palilah merupakan dasar bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengeluarkan sertifikat

Atas permasalahan ini, semula Tim PAM pada 12 Mei 2017 silam juga telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta penjelasan tentang rencana pembangunan.

Oleh Presiden, surat direspon melalui Sekretaris Negara (SetNeg) dengan mempertemukan pihak - pihak terkait yang kemudian menghasilkan rekomendasi, menugaskan Bupati Karanganyar untuk.memfasilitasi pertemuan lanjutan guna mencari titik temu.

Namun hingga saat ini Bupati Karanganyar tidak pernah memfasilitasi pertemuan antara KGPAA Mangkunegoro IX, pejabat Ditjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensesneg, Direktur PTPN IX serta BPN Karanganyar.

"Bupati tidak melaksanakan hasil pertemuan sekaligus membangkang perintah atasan (Presiden). Untuk itu, kami merencanakan melakukan gugatan kepada pihak - pihak tersebut."sebut Alqaf

Sementara, mengenai aset Mangkunegaran di Solo yang mencakup kawasan SMPN 3, 5 dan 10. Sedari awal kawasan tersebut ditujukan untuk pendidikan. Hal itu sesuai kebijakan KGPAA Mangkunegoro VII (1916-1944), dimana pada 12 Maret 1927 pernah diresmikan sebagai Sekolah Keputrian.

"Kami menuntut supaya dikembalikan menjadi kawasan pendidikan, dan tidak mengubah bangunan milik Mangkunegaran yang berstatus Bangunan Cagar Budaya (BCB) menjadi bangunan komersil seperti tempat perbelanjaan, perhotelan dan yang lainnya," pungkasnya (Sapto Nugroho/irawan)

Share this Article :

Video Presiden Jokowi Bersama Keluarga Masuk ke Dalam Ka'bah Saat Ibadah Umroh

Berita Terbaru

Read More

Our Partners