Rekomendasi

Mangkunegaran Menggugat, PTPN IX Klaim, Revitalisasi PG Colomadu Sah Secara Hukum

Selasa, 27 Maret 2018 : 20.25
Published by Hariankota
Mangkunegaran Menggugat, PTPN IX Klaim, Revitalisasi PG Colomadu Sah Secara Hukum (Foto: Sapto Nugroho/hariankota)
SOLO - Adanya ancaman gugatan dari Puro Mangkunegaran atas revitalisasi bekas Pabrik Gula (PG) Colomadu yang kini berubah menjadi kawasan spot wisata baru dengan nama De Tjolomadoe mendapat tanggapan dari PTPN IX (Persero) sebagai pemegang kuasa pengelolaan bersama PT PP (Persero)

Direktur Utama PTPN IX, Iriyanto Hutagaol dalam siaran pers yang diterima, Selasa (26/3/2019) menyampaikan revitalisasi bekas PG Colomadu yang menempati lahan seluas 19,7 hektar di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, sah secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam prosesnya, sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mendasari kepemilikan dan proses sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) dengan pemegang hak PTPN IX, terdiri atas sembilan sertifikat termasuk emplasemen PG Colomadu," terangnya


Mangkunegaran menggugat (Foto:Sapto Nugroho/hariankota)
Baca:


Meski begitu PTPN IX mengakui, semula PG Colomadu memang dimiliki Mangkunegaran. Namun seiring kebijakan nasionalisasi perusahaan perkebunan di awal kemerdekaan telah diserahkan kepada pihak pemerintah.

Hal itu tercantum di dalam Dokumen Pertelaan Penyerahan kekuasaan atas Perusahaan dalam Benda Milik Negeri Mangkoenegaran kepada Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 15 Juli 1946 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 dan 4 tahun 1946.

Kepemilikan PTPN IX atas aset Colomadu disebutkan telah resmi dengan terbitnya Sertifikat HGB tahun 2014, yang diperkuat dokumen PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahkan tak hanya itu, PTPN IX dan BPN juga memenagkan gugatan untuk sertifikat HGB 399 pada tingkat PTUN dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Sedang dasar pengajuan sertifikat adalah PP Nomor 3 Tahun 1946, PP Nomor 4 Tahun 1946, Pertelaan Penyerahan kekuasaan atas Perusahaan dalam Benda Milik Negeri Mangkoenegaran kepada Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 15 Juli 1946, Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S/249/MK.05/2001 tanggal 30 April 2001 tentang PG Colomadu dan PG Tasikmadu serta Aktiva Perusahaan.

Iriyanto menambahkan, dalam mengembangkan De Tjolomadoe,  PTPN IX bersinergi bersama empat BUMN yaitu PT PP (Persero) Tbk, PT PP Properti Tbk, PT Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur dan Ratu Boko (Persero), dan PT Jasa Marga Properti.

"Tujuan pengembangan adalah untuk menumbuhkan potensi dan simpul ekonomi baru di wilayah dan warga sekitarnya. Selain itu, De Tjolomadoe menjadi tempat wisata baru dan kuliner berskala internasional," katannya.

Seperti diketahui Puro Mangkunegaran melalui Tim Penataan Aset Mangkunegaran (PAM) yang dipimpin Alqaf Hudaya pada Minggu (25/3/2018) kemaren, memprotes revitalisasi PG Colomadu yang dinilai tanpa izin atau palilah, baik dari KGPAA Mangkunegoro IV maupun KGPAA Mangkunegoro IX.

"Kami akan menempuh upaya hukum menuntut pihak - pihak yang terlibat dalam revitalisasi karena telah melanggar aturan status kepemilikan tanah serta mangabaikan fakta sejarah," tandasnya.(Sapto Nugroho/gun)

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More